Polres Magelang Bangun Zona Integritas Bebas Korupsi


Pencanangan Pembangunan Zona Integritas WBK Menuju WBBM Tahun 2020 Polres Magelang. (Tri Budi Hartoyo)

MUNGKID, WAWASANCO- Guna meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, juga demi meningkatkan pelayanan masyarakat, Polres Magelang mencanangkan pembangunan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 2020.

 

Pencanangan menuju WBBM ditanda tangani langsung oleh Kapolres Magelang, disaksikan Bupati Magelang, Dandim 0705/Magelang, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Kajari Kabupaten Magelang, dan segenap jajaran Polres Magelang.

 

Kapolres AKBP Ronald Ardiyanto Purba mengatakan, hal itu sesuai Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.

 

"Pembangunan zona integritas itu merupakan pendidikan kepada Polri untuk menumbuhkan wilayah yang bebas dari korupsi," katanya, saat pencanangan pembangunan zona integritas WBK menuju WBBM 2020 di Aula Polres Magelang, Selasa (11/8/2020).

 

Perlu diketahui, Polres Magelang pada 2018 telah mendapat predikat WBK. Sehingga tahun ini dapat mewujudkan WBBM.

Yaknk, berupaya untuk menjadikan Kabupaten Magelang sebagai wilayah bebas korupsi dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

 

Bupati Zaenal Arifin mengatakan, pencanangan zona integritas seperti ini harusnya dilakukan oleh seluruh instansi di Kabupaten Magelang.

 

"Kami menyambut baik komitmen Polres Magelang untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Karena tugas kita adalah betul-betul untuk melyani masyarakat," katanya.

 

Di lingkungan Pemkab Magelang, menurut dia, tidak ada kasus yang ditutup-tutupi karena lebih mengedepankan keterbukaan. Misal, kasus soal aset. 

 

"Perkara ini sudah diproses secara hukum, bahkan sebentar lagi akan divonis oleh pengadilan. Tinggal kita tunggu saja hasilnya. Jadi tidak ada yang kita tutupi," katanya.

 

Bupati menjelaskan, setiap persoalan yang ada di pemda, langkah pertama ditangani oleh Inspektorat yang bertugas untuk mengkoreksi secara internal. 

 

"Kalau masih bisa, ditangani dan diselesaikan sampai di situ. Tapi kalau sudah tidak bisa, tentu akan masuk ke ranah hukum," kata Bupati Zaenal Arifin. 

Penulis : tbh
Editor   : edt