RUU penyiaran Sebaiknya Ditarik dari Prolegnas


nggota Komisi I DPR RI Fraksi PPP Syaifullah Tamliha, Komisioner KPI Pusat Hardly Stefano, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kemenkominfo Prof. Dr. Henri Subiarto, dan Pengamat Penyiaran/Wakil Rektor I UIN Sunan Kalijaga Prof Dr. Iswandi Syahputra

JAKARTA, WAWASANCO -- Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari minta agar RUU Penyiaran ditarik saja dulu dari prolegnas.  Sebab RUU ini sejak 2002 tidak pernah rampung bahkan beberapa kali mengalami revisi.

''Sebaiknya ditarik dulu dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas), karena materinya banyak yang ketinggalan. Selanjutnya, setelah diperbaiki bisa dimasukkan pada Oktober 2020 mendatang,'kata  Abdul Kharis Almasyhari dalam diskusi legislasi
RUU Penyiaran: Bagaimana Masa Depan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia?" di Media Center DPR, selasa (11/8/2020).

Hadir sebagai pembicara lain anggota Komisi I DPR RI Fraksi PPP Syaifullah Tamliha, Komisioner KPI Pusat Hardly Stefano, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kemenkominfo Prof. Dr. Henri Subiarto, dan Pengamat Penyiaran/Wakil Rektor I UIN Sunan Kalijaga Prof Dr. Iswandi Syahputra.

“Kalau pun dipaksakan akan diselesaikan pada September 2020 ini tidak mungkin. Jadi, sebaiknya ditarik dulu untuk kemudian dimasukkan lagi pada Oktober mendatang, sambil menunggu selesainya RUU Perlindungan Data Pribadi,” tegas Abdul Kharis Almasyhari.yang dilakukan secara virtual.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah ini mengatakan, perlu singkronisasi digitalisasi ke analog, frekuensi harus diperuntukkan bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, perlunya pengawasan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

''Banyak konten dan materi-materi yang berbahaya bagi anak-anak. Karenanya, DPR mendukung penguatan peran KPI untuk pengawasan tersbeut,” ujarnya  singkat.

Sementara itu menurut anggota Komisi I Syaifullah Tamliha mengatakan alotnya pembahasan RUU penyiaran ini karena ada perbedaan yang mendasar antara Badan Legislasi (Baleg)  dengan Komisi I.

''Tidak pernah sinkronnya antara Komisi I dengan Baleg inilah yang membuat RUU ini tidak pernah selesai sejak 2002,''katanya. 

Penulis : ak
Editor   : edt