RUU Kejaksaan Berupaya Mengembalikan Sistem Pidana Terintegrasi


Diskusi mengulas RUU Kejaksaan bekerja sama dengan Pusat Studi Kejaksaan UKSW, di Gedung F Lantai V, Fakultas Hukum UKSW, Sabtu (12/9). Erna Yunus B

SALATIGA, WAWASANCO. Rancangan Undang-undang (RUU) Kejaksaan yang segera digodok d DPR RI, sebagai upaya mengembalikan apa menjadi sistem pidana yang terintegrasi.

Hal ini menjadi roh terkandung di dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Kejaksaan. Pernyataan ini, diungkap Yudi Kristiana.moderator diskusi mengulas RUU Kejaksaan di digelar Pusat Studi Kejaksaan UKSW, di Gedung F Lantai V, Fakultas Hukum UKSW, Sabtu (12/9) lalu.

Duduk sebagai moderator, pengajar Fakultas Hukum UKSW Dr Hariyanto dan dihadiri kalangan praktisi hukum, akademisi, perwakilan Penyelenggara Pemilu, Jurnalis, mahasiswa dan umum.

Diskusi RUU Kejaksaan ini,  bekerjasama dengan Pusat Studi Kejaksaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW).

Yudi Kristiana memaparkan, saat ini terjadi kompartemenisasi serta penguatan egoisme centra.
"Dan di dalam RUU Kejaksaan coba diminimalisir dan mengembalikan apa yang menjadi sistem pidana yang terintegrasi," tandasnya. 

Ia menerangkan, RUU Kejaksaan yang merupakan inisiatif dari DPR RI ini bersifat pararel, imlen dengan RUU KUHAP. Nantinya, setelah KUHP selesai RUU KUHAP akan dibawa ke DPR RI.

Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga itu menambahkan, dengan kegiatan diskusi mengupas RUU Kejaksaan sebagai upaya meminta masukan ke UKSW sebelum diajukan ke DPR RI.

Sebagai informasi, di Indonesia pusat studi Kejaksaan ada dua yakni di Universitas Hasanuddin dan UKSW, Salatiga.

"Kejaksaan RI bukan sebagai inisiatif melainkan menyiapkan argumen, bahan-bahan termasuk dalam tatanan empirik dan akademik. Dan hari ini, karena kita punya pusat studi Kejaksaan kita ingin mendengarkan masukan dari akademisi salah satunya, Diantaranya Dr Hariyanto dari UKSW," tegasnya.

*Mengkhawatirkan
Banyak pihak mengkhawatirkan RUU Kejaksaan memunculkan gesekan kepentingan dengan pihak Kepolisian yang di dalam KUHAP dinyatakan sebagai penyidik tunggal. 

Salah satu pihak yang mengkhawatirkan itu adalah praktisi sekaligus pengajar/ Dosen di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Dr. Christina Maya Indah, SH., MHum.

Kepada wartawan ditemui di Gedung F Lantai V, Fakultas Hukum UKSW, Sabtu (12/9) petang Dr. Christina Maya Indah, SH., MHum menyikapi pembahasan RUU Kejaksaan yang tengah digodok DPR RI sangat berhati-hati dan sangat relevan.  


Ia mengingatkan, penyidikan lanjutan oleh jaksa dalam RUU Kejaksaan memunculkan ketidakjelasan akan sistem peradilan pidana terpadu.

Ada kekhawatiran, penyidikan lanjutan oleh jaksa dalam RUU Kejaksaan memunculkan ketidakjelasan akan sistem peradilan pidana terpadu. 

"Gesekan kepentingan dengan pihak kepolisian yang dalam KUHAP dinyatakan sebagai penyidik tunggal, pasti akan tak terelakkan," tandas Maya.

Pada persoalan lain, lanjut dia, kemandirian Jaksa juga inline dengan reformasi dalam tubuh Kejaksaan itu sendiri.

"Dimana, sistem mohon petunjuk yang ada memunculkan koreksi untuk pentingnya membangun Jaksa yang mandiri," imbuhnya. 

Penulis : ern
Editor   : jks