Lakukan Klarifikasi, Pengurus dan Kader PDIP Temui Sekda Purbalingga


Pengurus dan kader PDIP Kabupaten Purbalingga menemui Sekda Wahyu Kontardi, Rabu (23/9). Mereka meminta klarifikasi terkait rekaman pembicaraan yang dianggap menyudutkan partai tersebut. (Foto :ist)

PURBALINGGA, WAWASANCO-Sejumlah pengurus, kader PDIPerjuangan, Rabu (23/9) melakukan pertemuan dengan Sekda Purbalingga Wahyu Kontardi.  Langkah tersebut tersebut dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait rekaman pembicaraan yang suaranya mirip dengan Sekda. Rekaman yang beredar di media sosial tersebut dianggap menyudutkan Ketua DPRD HR Bambang Irawan dan Bupati Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) yang notabene adalah kader PDIP.
Sekretaris DPC PDIP Purbalingga Karseno dalam release yang diterima Wawasan.Co menyampaikan kedatangan mereka dilakukan karena pihaknya ingin meminta penjelasan kepada Sekda. Pasalnya saat ini dinamika politik sedang menghangat sehubungan dengan Pilkada Purbalingga. Pihaknya dirugikan dengan beredarnya rekaman tersebut dan  bisa dijadikan media  kampanye hitam . PDIPerjuangan  saat ini mengusung Tiwi sebagai Cabup berpasangan dengan Cawabup Sudono.

“Kami datang ingin meminta penjelasan kepada Sekda. Bagaimana terkait beredarnya rekaman tersebut. Sekda menyampaikan bahwa dia sama sekali tidak tahu menahu jika rekaman tersebut beredar luas di masyarakat dan medsos,” ungkapnya.
Karseno menambahkan adanya rekaman yang disebarluaskan itu sangat merugikan PDIP. “Kami datang bersama sejumlah relawan PDIP. Kami ingin klarifikasi saja ke Sekda,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut pihaknya berdialog dengan Sekda Wahyu Kontardi yang didampingi Asisten 2 Agus winarno, Kepala Bapelitbangda Siswanto, Kepala Bakeuda Subeno, Sekretaris DPRD Tri Gunawan Setyadi, Kabag Hukum Setda Sugeng Subroto dan Perwakilan Kabag Umum Setda Sokheh. Dalam kesempatan tersebut Sekda Wahyu Kontardi memberikan penjelasan tentang isi dari pembicaraan yg beredar. “Beliau mengakui kesalahan serta meminta maaf atas kejadian tersebut yang telah menimbulkan kegaduhan. Kemudian terkait dengan isi percakapan tentang pengalihan status rumah dinas, pak Sekda menyampaikan bahwa mekanisme pengalihan aset berstatus rumah dinas sekda menjadi rumah dinas Ketua DPRD  sudah diproses melalui mekanisme yang diatur sesuai dengan peraturan yang ada,” ujar Karseno.

Dalam kesempatan terpisah Ketua DPRD HR Bambang Irawan menyampaikan enggan berkomentar lebih jauh. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Sekda untuk memberikan penjelasan. “Monggo ke pak Sekda saja untuk memberikan klarifikasi secara terbuka sehingga persoalan ini menjadi jelas dan jernih,” harapnya.

Penulis : rls
Editor   : edt