Menuntut Pelaksanaan Musda, Kader Partai Golkar Gelar Aksi


Kader Partai Golkar melakukan aksi di depan kantor DPD II Partai Golkar Purbalingga, Selasa (29/9). Mereka menuntut dilaksanakannya Musda. (Foto :Joko Santoso)

PURBALINGGA, WAWASANCO- Sejumlah kader yang juga Pengurus Kecamatan (PK)  Partai Golkar Purbalingga, Selasa (29/9) melakukan aksi di kantor DPD II Partai Golkar Purbalingga. Para pengurus kecamatan (PK) DPD Partai Golkar tersebut meminta agar segera dilakukan Musyawarah Daerah (Musda) untuk pergantian pimpinan parpol tersebut.

 

Koordinator aksi, Agus Sulastomo mengatakan  dalam kesempatan tersebut pihaknya melakukan  penyegelan kantor. Menurutnya tindakan tersebut merupakan aspirasi dari PK maupun organsasi sayap Golkar.   Pihaknya mendesak agar DPD II Golkar Kabupaten Purbalingga untuk segera menyelenggarakan Musyawarah Daerah (MUSDA) ke 10 tahun 2020.

 

"Pertama sesuai instruksi dari DPD I Jateng , kedua sesuai dengan surat  ketua DPD  I Jateng , dan Ketua DPD I Jateng juga sudah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan, " tutur  Agus yang juga sebagai Pengurus Kecamatan Kejobong.

Sesuai instruksi Ketua DPP Golkar Musda paling lambat dilaksanakan pada (31/8). Akan tetapi sampai Musda belum sempat dilaksanakan.

Pihaknya telah bersurat ke DPD I dan II  sebanyak empat sampai lima kali.  Namun respon dari dari DPD I  maupun II dinilainya terlambat. " Oleh sebab itu kami sebagi kader Golkar dengan hati melakukan penyegelan kantor DPD II Partai Golkar.  Kami menilai sudah tidak bisa menjalankan organisasi sesuai kaidah-kaidah organisasi, " ujar dia.

 

Wakil Ketua  Bidang Organisasi DPD Golkar Purbalingga, Supriyantono mengatakan seusai instruksi DPD I Partai Golkar, bahwa bagi kota maupun Kabupaten  yang melaksanakan Pilkada, Musda dapat dilaksanakan setelah Pilkada selesai.  Sudono yang notabene adalah Ketua Umum Partai Golkar Purbalingga saat ini maju menjadi Cawabup di Pilkada Purbalingga.

" Khusus untuk Purbalingga Masa kerja Sudono (Ketua DPD Golkar Purbalingga)  masih setahun hingga bulan Mei tahun 2021," jelasnya. 

Supri mengatakan terdapat kelompok yang mendesak agar Musda dilaksanakan sebelum Pilkada. Namun  pelaksanaan Musda kebijakan dari DPD I  Parta Golkar Jateng." Yang bertanggung DPD 1. Makanya kami serahkan ke  DPD I.  Hasilnya bagaimana kami belum tahu. Kami menunggu," ujar dia.

Penulis : Joko Santoso
Editor   : edt