Aksi Penolakan UU Cipta Kerja di Purbalingga Berlangsung Damai


Perwakilan peserta aksi menyerahkan pernyataan sikap penolakan UU Cipta Kerja kepada Ketua DPRD HR Bambang Irawan. Aksi yang dilakukan oleh Aliansi Peduli Buruh Purbalingga, Selasa (13/10) berlangsung damai. (Foto :Joko Santoso)

PURBALINGGA, WAWASANCO-Aksi penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja  juga terjadi di Kabupaten Purbalingga. Namun berbeda dengan  di daerah lain, aksi yang dilakukan oleh Aliansi Peduli Buruh di Kabupaten Purbalingga, Selasa (13/10) berlangsung damai.

Perwakilan peserta aksi diterima untuk beraudensi bersama Pjs Bupati Sarwa Pramana, Ketua DPRD HR Bambang Irawan, Kapolres AKBP M Syafi Maula, Dandim 0702 Letkol Inf Decky Sulhas serta Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Edy Suryono, di Pendapa Dipokusumo. Sebelum melakukan audensi mereka sama sama menyantap bakso dan soto yang sudah disediakan.

Perwakilan delapan lembaga (LSM) yang tergabung Aliansi Peduli Buruh Purbalingga secara bergiliran menyampaikan aspirasinya terkait ditetapkannya UU Cipta Kerja Omnibus Law oleh DPR.

Koordinator aliansi Tito Rachmat Kurniawan menegaskan, ke delapan lembaga yang terdiri dari LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Sangga Langit, Anak Bangsa, PPB, Barisan Patriot Peduli Indonesia (BPPI), IJI, Komunitas Semut dan Komunitas Seni Purbalingga (Konsep) menolak UU Cipta Kerja. “Kami menyatakan menolak UU Cipta Kerja karena tidak sesuai dengan aspirasi kaum buruh,” katanya.

Pjs Bupati Purbalingga Sarwa Pramana  mengapresiasi penyampaian aspirasi yang dilakukan dengan sangat santun, kondusif dan sejuk. “Saya sangat senang, aliansi buruh yang ada di Purbalingga tidak melakukan demonstrasi yang dapat menyebabkan kerusuhan atau tindakan anarkhi namun memilih mengikuti audiensi ini dengan tertib, aman, dan damai seperti ini.” ungkapnya.

Pihaknya  berharap, audiensi damai yang terjadi di Purbalingga sekarang dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dan pesan kedamaian ini dapat disebarluaskan oleh semua pihak.

“Silakan rekan-rekan pers dan semua yang hadir disini, tolong aksi yang dilakukan Aliansi Peduli Buruh Purbalingga yang damai sejuk dan kondusif ini diberitakan,” ujarnya.

Ketua DPRD HR Bambang Irawan dalam kesempatan yang sama menyampaikan pihaknya siap membuka pintu dengan perwakilan buruh dan kelompok masyarakat yang peduli dengan masalah buruh. Menurunya terkait UU Cipta Kerja merupakan ranah pemerintah pusat. “Namun saya sepakat jika kita saling berkomunikasi untuk menyelesaikan persoalan para pekerja yang ada di Kabupaten Purbalingga. Jiak ada persoalan silakan temui saya dan mari kita bicara untuk mencari solusi,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut perwakilan peserta aksi menyerahkan salinan pernyataan sikap terkait penolakan UU Cipta Kerja kepada Ketua DPRD. Surat pengantar  pernyataan sikap juga ditantangani Pjs Bupati dan Ketua DPRD. “Pernyataan sikap ini akan langsung kami kirimkan ke Presiden, DPR RI dan Gubernur Jateng,” imbuh Bambang Irawan.

Penulis : Joko Santoso
Editor   : edt