Pandemi Covid-19, Pelunasan PBB Bagi Wajib Pajak Diperpanjang


Bambang Mulyanto AK dari BPKP Perwakilan Semarang memberikan materi dalam acara Bimbingan Teknis Pajak Daerah yang digelar di Hotel Dedy Jaya, Rabu dan Kamis (14-15/10). Foto. Eko Saputro

BREBES, WAWASANCO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes di masa Pandemi Covid-19 ini, memberikan kebijakan kepada para wajib pajak berupa kelonggaran dalam hal membayar pajak bumi dan bangunan (PBB tahun 2020. Kebijakan kelonggaran tersebut, yakni dengan diberikannya perpanjangan dalam hal pembayaran atau pelunasan PBB.

"Sebelum.masa.pandemi covid-19, batas akhir pelunasan PBB bagi para wajib pajak yakni sampai dengan 30 Agustus 2020. Namun, sesuai dengan Perbup Brebes, diperpanjang hingga Desember 2020.mendatang," tandas Kepala BPPKAD Kabupaten Brebes melalui Kabid Penagihan dan Pelaporan Pendapatan, Imam Baehaqi SH saat dihubungi Jumat (16/10).

Imam.menambahkan, sesuai dengan ketentuan apabila ada keterlambatan dalam pelunasan PBB dibayarkan setelah 30 Agustus maka dikenai denda sebesar 2% dari pokoknya. Namun, untuk September hingga November 2020 dibebaskan dari denda.

"Jika pelunasan PBB dibayarkan pada Desember 2020, wajib pajak tetap dikenai denda sebesar 8%. Untuk itu, kami mengimbau kepada seluruh wajib pajak untuk segera melunasi pembayaran PBB sebelum bulan Desember," jelas Imam.

Dalam.kesempatan itu, Imam juga menyampaiikan untuk tahun ini, target PBB sebesar kurang lebih 35.miliar diturunkan menjadi Rp 33 miliar. Kebijakan tersebut ditempuh sebagai dampak adanya pandemi covid-19.

"Hingga akhir September 2020, capaian untuk.PBB sudah sampai 80% Insya Allah, target Rp 33 miliar akan terpenuhi di akhir tahun ini," kata Imam.

Sebelumnya, BPPKAD Kabupaten Brebes menggelar Bimbingan Teknis Pajak Daerah yang digelar di Hotel Dedy Jaya, Rabu dan Kamis(14-15/10)

Menurut Imam, tujuan diadakannya bintek tersebut, sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah.

"Materi yang disampaikan kepada para peserta bintek, yakni  Gambaran Umum. Pengelolaan PAD, Tata Kelola Pengelolaan PAD yang Baik, Analisis.Potensi Pendapatan, Penghitungan Potensi Pendapatan dan  Pemeriksaan Pajak  Materi dimaksud semuanya disampaikan  dari BPKP Perwakilan Semarang," pungkas Imam.

 

Penulis : ero
Editor   : edt