AWP: Terus Perkuat Penghayatan pada Empat Pilar Kebangsaan


Anggota MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Agustina Wilujeng Pramestuti, SS, MM bersama narasumber saat sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Minggu (14/11).

SEMARANG, WAWASANCO - Keberagaman dan keragaman kekayaan bangsa Indonesia diyakini sebagai kekuatan yang perlu terus-menerus diterjemahkan ke dalam wujud kongkret kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Anggota MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Agustina Wilujeng Pramestuti, SS, MM menegaskan, kekuatan itu merupakan fondasi yang kuat untuk membangun Indonesia.

"Kita bersyukur Indonesia memiliki fondasi yang kuat itu sehingga mampu menjawab tantangan setiap zaman dengan tetap merajut persatuan-kesatuan," kata Agustina pada Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan kepada Aparatur Pemerintahan dengan tema Mengkaji Sistem Ketatanegaraan, UUD NRI 1945 di Semarang, Minggu (14/11).

Pada forum yang dihadiri para aparat pemerintahan itu, hadir pula narasumber Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jawa Tengah Dr Teguh Hadi Prayitno, Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Mulyo Hadi Purnomo, dan Pemimpin Redaksi Suara Merdeka Gunawan Permadi.

Agustina menjelaskan, Indonesia memiliki fondasi yang dikenal dengan istilah empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. "Empat pilar itu menjadi landasan sejarah bangsa. Empat pilar itu adalah das Sein sekaligus das Sollen bagi jiwa-raga Indonesia," kata Agustina yang juga Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu.

Menurut politikus perempuan itu, empat pilar itu bukan suatu definisi yang sudah selesai dan diperlakukan sebagai sejarah masa lampau. Empat Pilar Kebangsaan itu sesungguhnya merupakan kesepakatan dan komitmen bangsa yang harus diterjemahkan terus-menerus untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

Sebagai das Sein dan das Sollen, Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika adalah yang senyatanya melekat dalam identitas bangsa dan sekaligus sebagai yang seharusnya diperjuangkan tanpa henti. "Empat Pilar Kebangsaan bukan suatu konsep abstrak di cakrawala jauh. Dengan Empat Pilar Kebangsaan itulah, keberagaman dan keragaman Indonesia mampu melalui dinamika perjalanan yang tidak selalu mudah," tandasnya.

Tantangan ke Depan
Tantangan ke depan tidak pernah selesai, mulai dari masalah kemiskinan, pendidikan, pembangunan manusia, aktualisasi kebudayaan hingga modernitas. Namun, lanjut Agustina, fondasi empat pilar kebangsaan menjadikan bangsa ini kuat menghadapi tantangan sekeras apapun.

Secara sistemik, Empat Pilar Kebangsaan berfungsi sebagai pengikat simpul-simpul dalam sistematika ketatanegaraan dan hubungan kekuasaan dalam pengelolaan negara.
"Empat pilar itu sebetulnya sudah membumi dalam sikap kegotongroyongan, kerukunan dan kesetiakawanan dalam kehidupan masyarakat. Tugas kita saat ini adalah memperkuat penghayatan empat pilar dan mewariskan pemikiran itu dari generasi ke generasi," ujarnya.

Indonesia dengan 1.128 suku bangsa dan bahasa, ragam agama dan budaya di sekitar 16.056 pulau memerlukan konsepsi dan kekuatan untuk menopang keindonesiaan yang tertuang dalam Empat Pilar Kebangsaan.

Empat Pilar Kebangsaan adalah soko guru agar rumah Indonesia tetap nyaman dan kuat bagi seluruh warga.

Empat Pilar itu menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat. yang merupakan prasyarat untuk berdiri kokoh meraih kemajuan berlandaskan karakter kepribadian bangsa Indonesia.

Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Mulyo Hadi Purnomo menambahkan, penyiaran bisa menjadi media yang efektif dalam menyebarkan nilai-nilai 4 pilar kebangsaan. "Nilai-nilai yang disampaikan melalui penyiaran bisa secara pelan tertanan dalam pikiran penonton/pendengar. Nilai-nilai itu bisa masuk ke benak publik tanpa merasa digurui. Sinetron, film, statemen host bisa menjadi medium yang sangat efektif karena dinikmati dengan rileks sehingga cepat masuk dan tersimpan dalam pikiran publik," paparnya.
Menurut Mulyo, diperlukan terobosan agar pengetahuan seperti itu tidak berhenti disampaikan kepada publik agar masyarakat memahami tentang seluk beluk kepemerintahan sehingga tidak semata melihat kekurangan. Tradisi kritik, kata dia, harus tetap ditegakkan.

"Tetapi kritik yang lahir dari ketidakpahaman pasti tak akan mampu memberi alternatif solusi atas apa yg dikritik. Bagaimana perilaku dan pengetahuan itu bisa ditangkap oleh masyarakat, perlu alternatif cara selain tatap muka yang sering sifatnya klasikal, dengan memanfaatkan media-media baru termasuk media kreatif agar tertanam dalam mindset masyarakat," paparnya.

Penulis : ak
Editor   : edt