Geomaritim Indonesia Kabupaten Kendal Dikukuhkan


 

KENDAL, WAWASANCO- Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas dengan potensi sumber daya kelautan yang melimpah sehingga perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Pengelolaan itu dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia serta dalam upaya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Salah satunya yang butuh perhatian adalah masyarakat pesisir pantai Utara Jawa, khususnya Kabupaten Kendal. Hal itulah yang mendorong beberapa elemen masyarakat bersepakat untuk membentuk Ormas Gerakan Poros Maritim Indonesia atau yang disingkat Geomaritim Indonesia.

 

Dan di Kabupaten Kendal, juga telah terbentuk kepengurusan tingkat Dewan Pimpinan Cabang Geomaritim Indonesia, yang pengukuhannya dilaksanakan di ruang Serbaguna DPRD Kabupaten Kendal, Sabtu (21/11/2020).

Hadir dalam pengukuhan, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kendal, Irwan Subiantoro dan Anggota Komisi C, Teguh, Ketua DPD Geomaritim Indonesia Jawa Tengah, Rr Eko Setyowati Rejeki didampingi, Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan, Didi Junaidi dan Sekretaris DPD Geomaritim Jawa Tengah, Samuel Adim.

Usai menerima SK Pengukuhan Pengurus DPC Geomaritim Indonesia Kabupaten Kendal, Ketua terpilih, Bima Bayu Aji mengatakan, dengan dikukuhkannya, Ormas Geomaritim Indonesia Kendal ini, ia merasakan banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan dengan potensi kekayaan pesisir Kabupaten Kendal yang begitu luas.

“Kabupaten Kendal memiliki begitu banyak kekayaan bahari, disamping itu juga sebagai destinasi wisata pantai. Semoga dengan dikukuhkannya Ormas Gerakan Poros Maritim Indonesia, sesuai visi misi yang kami usung dapat memberi dampak positif demi kejayaan maritim Indonesia khususnya bagi masyarakat pesisir di Kabupaten Kendal,“ ungkapnya.

Dikatakan oleh Bima, pada masa otonomi daerah, optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir dan dapat berhasil, karena pengelolaan sumberdaya wilayah di dekatkan pada pelaku dan stakeholder terdekat, serta penghargaan dan akomodasi tehadap kearifan lokal dan hukum-hukum adat setempat.

"Disamping itu, transparansi dalam alokasi dan penetapan kebijaklan ruang dan sumberdaya. Kemudian Pelibatan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan, dan meningkatnya rasa memiliki masyarakat, menjadi faktor utama terhadap pemberdayaan SDM yang ada di wilayah pesisir," jelasnya.

Sebagai pecinta lingkungan, Bima pun menyoroti sumberdaya pantai Kabupaten yang telah mengalami kerusakan, khususnya kerusakan lingkungan yang sangat parah, akibat abrasi.

Menurutnya, hal ini jelas menghancurkan dan merusak lingkungan ekosistem pantai Kendal yang panjangnya 42 kilometer, dengan 7 Kecamatan yang dilewati. Pada khirnya kerusakan tersebut berdampak kepada masyarakat pesisir.

"Saya juga menyoroti pengelolaan sumberdaya perikanan oleh pemerintah berarti semua tahapan dan pengelolaan sumberdaya perikanan mulai dari pengumpulan informasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh pemerintah," ujar Bima.

Pemerintah sebagai pemegang kuasa dan wewenang dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan. Keunggulan pengelolaan sumberdaya perikanan oleh pemerintah adalah dari sisi aspek legal, yang sangat didukung oleh aturan-aturan formal dan tertulis sehingga apabila setiap pihak dapat menjalankan dan mematuhi seluruh aturan dengan baik maka hasilnya akan baik pula.

"Saat ini sudah waktunya pengelolaan sumberdaya perikanan dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat pesisir dan nelayan. Dengan demikian, terdapat pembagian tugas yang jelas antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah lebih banyak berperan sebagai fasilitator dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan kelautan secara bijak dan berkelanjutan," tukasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kendal, Irwan Subiantoro memberikan apresiasi atas dikukuhkannya kepengurusan DPC Geomaritim Indonesia Kabupaten Kendal ini, yang menurutnya bisa membantu pemerintah dalam rangka mengoptimalkan kawasan pesisir Kabupaten Kendal.

"Kami berharap dengan terbentuknya DPC Geomaritim Indonesia Kendal ini, pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Kendal, bisa memiliki atau menguasai kehidupan atau status sosial ekonomi yang lebih baik," ungkapnya.

Ketua DPD Geomaritim Jawa Tengah, Rr Eko Setyowati Rejeki dalam sambutannya mengatakan, Ormas ini telah dirancang sejak disahkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tertanggal 20 Februari 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia dan  Program Nawacita Pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

"Langkah pelaksanaannya kebijakan itu bisa melalui program dan kegiatan di semua stakeholder termasuk Organisasi Sosial Kemasyarakatan (Ormas) dalam rangka percepatan implementasi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia," jelas

Senada diungkapkan, Wakil Ketua Bidang OKK DPD Geomaritim Jawa Tengah, Didi Junaidi, tujuan dari didirikannya Geomaritim Indonesia ini di antaranya adalah sebagai wadah berkumpul dan berserikat bagi masyarakat kemaritiman Indonesia, khususnya para pegiat dan pemerhati kemaritiman atau masyarakat pesisir di Kabupaten Kendal

“Jika disimak, memang tidak mudah untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah Laut utara Jawa ini. Apalagi jika hanya mengharapkan upaya dari pemerintah. Maka untuk mewujudkannya, butuh partisipasi dan fungsi kontrol dari semua komponen bangsa dan negara termasuk ormas Geomaritim Indonesia nantinya,“ ungkap Didi.

Dalam SK Pengukuhan ditetapkan, Irwan Subiyantoro selaku Penasihat, Teguh Santosa selaku Pembina. Kemudian sebagai Ketua, Bima Bayu Aji  Sekretaris, Oktavian Dimas Enggar S dan Bendahara, Moh Roji.

Wakil Ketua, Nur Asikin (Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan), Jumiat (Informasi Hukum dan Kerjasama Maritim), M David Rizal (Koperasi dan UKM Maritim), Misbach Anam (Konservasi Maritim), Ifah Kanaya (Pemberdayaan Perempuan), dan Ali Rovik (Pengkaderan).

Wakil Sekretaris, Amel Puri Wardoyo (Pembangunan Ekonomi Maritim), Afriansyah Warnindyo (Pariwisata dan Budaya Bahari Maritim), Abdul Rochim (Pemberdayaan Masyarakat Pesisir) dan Dody Ardo (Penelutian, Pengembangan dan Pelatihan Maritim).

Penulis : Hanief
Editor   : edt