Bupati Kendal Audensi Dengan LCKI dan GP Marhaen


KENDAL, WAWASANCO0 Bupati Kendal Mirna Annisa dan Sekda Kendal Moh Toha, menerima kunjungan dari Perwakilan Gerakan Pemuda Marhaenis dan Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI), di Ruang Kerja Bupati Kendal, Rabu (25/11).

Disamping Bupati dan Sekda, juga hadir Kepala Inspektorat, Sugeng, Kabag Pemerintahan, Ircham dan Kepala Kesbangpol Kabupaten Kendal, Marwoto.

Menurut Perwakilan LCKI, Doni Sahroni, audiensi dengan bupati tersebut dilakukan, terkait adanya peristiwa yang terjadi rekaman diduga suara salah satu calon, yang menyebut dan mengklaim beberapa bantuan dari pemerintah seperti BST, PKH dan BPNT.

"Dalam rekaman yang diduga suara salah satu kandidat bupati menyebut, jika ada yang tidak memilh dirinya, dan yang bersangkutan terdaftar di penerima bantuan, maka yang bersangkutan akan dicoret dan diganti dengan nama lain yang mendukungnya," terang Doni.

Menurutnya, apa yang disampaikan salah satu calon tersebut telah mencederai demokrasi yang telah terbangun dengan baik selama ini di Kabupaten Kendal.

"Kami datang kesini, disamping untuk silaturahmi juga mengadu kepada ibu Bupati, terkait adanya rekaman tersebut. Agar proses pilkada yang damai ini tidak tercederai," ungkap Doni.

Senada diungkapkan, Perwakilan Gerakan Pemuda Marhaen Kendal, Kelana Siwi. Menurutnya, adanya rekaman yang beredar di masyarakat tersebut, sudah membuat resah dan dikhawatirkan mengganggu kondusifitas di Kendal.

"Dalam rekaman yang diduga suara salah satu calon tersebut menyebutkan, bahwa calon tersebut bisa mencoret dan mengganti nama penerima bantuan BST maupun PKH maupun BPNT yang tidak mendukungnya. Jadi kami menyatakan Ini berahaya," kata Kelana.

Untuk itulah baik LCKI maupun Gerakan Pemuda Marhaen sepakat, untuk melaporkan hal tersebut kepada Bupati Kendal beserta jajaran.

Sementara itu, Bupati Kendal mengucapkan terimakasih atas kehadiran dari perwakilan LCKI dan Gerakan Pemuda Marhaen. Menurutnya, ini adalah sebagai bentuk kepedulian masyarakat untuk mengawal pillkada Kendal yang aman dan damai.

Mirna mengaku, yang disampaikan para audensi kepada pihaknya salah alamat. Karena itu bukan menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah.

"Ini masukan bagus dari masyarakat, dan kami hanya bisa memfasilitasi pertemuan antara Bawaslu, KPU, Kesbangpol, Polres, pihak terkait dan panjenengan semua agar permasalahan ini cepat selesai. Itu aja sih menurut saya," tukas Mirna. (

Penulis : Hanief
Editor   : edt