Kepala BPIP : NKRI dan Pancasila Sudah Final


Kepala BPIP Yudian Wahyudi ketika jadi keynote speaker di Ball Room Hotel Kresna Wonosobo. Foto : Muh

WONOSOBO,WAWASAN.CO-Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menyatakan melawan negara itu tidak boleh. Karena negara merupakan sebuah bentuk kesepakatan bersama setelah melalui perjuangan kemerdekaan.

"Jadi melawan negara melalui revolusi sama saja mengingkari kesepakaran bersama. NKRI dengan Pancasila sebagai dasar negara sudah merupakan bentuk final. Tidak ada pihak manapun yang bisa merubah NKRI," tegasnya.

Penegasan tersebut disampaikan mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ketika menjadi keynote speaker pada acara "Sosialisasi Pengajaran Pancasila untuk Guru MA se-Kedu di Ball Room Hotel Kresna, Wonosobo, Senin (30/11).

Acara tersebut digelar atas kerjasama BPIP dengan Universitas Sains Al Quran (Unsiq) Jateng di Wonosobo. Selain diikuti guru MA, sosialisasi tersebut juga dihadiri Rektor Unsiq Mukhotob Hamzah dan sejumlah dosen perguruan tinggi berbasis ilmu-ilmu Al Quran tersebut.

Menurut Yudian, bentuk NKRI itu sudah sangat sesuai dengan Al Quran. Kitab suci umat Islam itu dapat disebut sebagai payung atau dasar masyarakat dalam bernegara. Jika ada pihak yang menggugat bentuk NKRI sama dengan akan melakukan revolusi.

"Prinsipnya, revolusi yang menang itu yang memimpin. Dulu Indonesia menang melawan penjajah, maka NKRI ini menyatakan kemerdekaannya. Negara berkuasa dan memimpin hingga kini. Itu pedoman yang harus dipegang setiap warga negara," ujarnya.

NKRI Final

Di Indonesia, demokrasi atau pemilihan, menurut Yudian, dilakukan dengan aklamasi (kesepakatan bersama), perwakilan (melalui DPR), pemilihan langsung atau one man one vote dan perang atau revolusi. Hanya revolusi itu tidak dibenarkan untuk mengubah NKRI.

"Di dalam Al Quran tidak ada istilah khilafah. Yang ada kholifah. Siapa pun berhak menjadi kholifah di bumi ini. Kenapa khilafah bubar karena telah kalah tanding. Umat Islam Islam hanya kalah dalam revolusi industri," ungkapnya.

Kenapa khilafah tidak boleh berdiri di Indonesia? Dikatakan Yudian, karena NKRI sudah merdeka. Revolusi proklamasi telah menang. Pancasila telah menjadi bentuk final dasar negara. NKRI sudah mendapat pengakuan dunia internasional.

"Karena itu, setiap warga negara Indonesia wajib bersyukur. Dianugerahi alam yang indah. Raja Arab sampai menunda kepulangan dari Indonesia, karena merasa ada "surga" di negara ini," paparnya.

Jika ada pihak yang menggaungkan revolusi, sambungnya, itu sama saja tidak paham sejarah. Karena Pancasila itu sejatinya merupakan gambaran bernegara seperti zaman Nabi. Ulama jadi garda terdepan dalam menciptakan dasar NKRI.

"Pancasila itu tidak butuh khilafah, sebagai sistem ketatanegaraan yang diharapkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pancasila butuh kholifah yang mampu menjaga negeri ini. Tugas warga negara itu mengisi kemerdekaan berdasarkan Pancasila," pungkasnya.

Penulis : Muh
Editor   : edt