Terkait Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Tuding KPU Purbalingga Tak Tegas


PURBALINGGA, WAWASANCO- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purbalingga dipertanyakan ketegasannya dalam menerapkan aturan. Hal itu dinilai berdasarkan tindak lanjut rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebab, meski dinyatakan ada dugaan pelanggaran, namun tidak ada sanksi kepada yang bersangkutan. 

Ketua Bawaslu Purbalingga, Imam Nur Hakim mengatakan, hasil kajian Bawaslu, terkait laporan oleh tim pemenangan Paslon 01, atas dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak Paslon 02, menyatakan ada dugaan pelanggaran. Karena dugaan pelanggaran administrasi, maka rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh KPU. Namun, hasil tindak lanjut oleh KPU kepada terlapor, sifatnya tidak tegas. Karena bersifat imbauan bukan pemberian saksi. 

"Kemarin kalau saya baca sekilas 
Tindak lanjut itu seperti himbauan, bukan merupakan tindak lanjut dari rekomendasi. Kami rencana akan ke KPU kembali terkait tindak lanjut itu, yang menurut kami belum bisa disebut tindak-lanjut atas rekomendasi malah kaya himbauan ke Paslon," kata Imam, ditemui di kantor Bawaslu, Senin (30/11/2020).

Hasil rekomendasi dari Bawaslu, memang sudah ditindaklanjuti oleh KPU. Hanya saja, tindak lanjut yang diberikan KPU dinilai lebih bersifat imbauan. Padahal, seharusnya KPU sudah paham saksi pada setiap aturan. Setidaknya, hasil tindak lanjut itu berupa teguran, baik lisan maupun tertulis. 

"Kalau dibaca kan tindak lanjutnya seperti ini, agar Paslon 01 memenuhi ketentuan, kan kaya imbauan toh, mestinya kan output-nya bisa dalam bentuk peringatan, teguran, atau apa gitu. Sanksinya apa harusnya sana sudah paham, pelanggaran ini sanksinya apa, yang memberikan sanksi ke terlapor. Nah kemarin saya lihat suratnya itu kaya himbauan," ujarnya.

Sebelumnya kuasa hukum pasangan Dyah Hayuning Pratiwi-Sudono (Tiwi-Dono) melaporkan melaporkan pelanggaran paslon lawan ke Bawaslu Purbalingga. Endang menjelaskan  ketika paslon  menyebarkan bahan kampanye berupa kartu mirip ATM, disana ada visi misi dan program pasangan calon ada gambarnya calon, no urut kemudian ada partai pengusungnya pihaknya  menganggap telah melanggar PKPU pasal 76.

"Kami meminta kepada Bawaslu Kabupaten Purbalingga untuk menindak sesuai dengan mekanisme, menangani ini dan memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Purbalingga untuk memberikan teguran tertulis," pintanya.

Sementara, kuasa hukum Paslon 01, Endang Yulianti bersama sekretaris tim pemenangan  Karseno, Senin (30/11) mendatangi Bawaslu. Dia meminta klarifikasi terkait tindak lanjut atas laporan yang dilakukan. Ternyata, mereka mendapati hal senada. Bahwa Bawaslu tidak puas atas tindak lanjut yang dilakukan KPU. 

"Bawaslu memang berpendapat rekomedasi yang diberikan oleh KPU Kurang tepat. Bawaslu akan memberikan klarifikasi kepada KPU terkait tindak lanjut, karena tidak sesuai pasal yang disalahkan. Tidak lanjut yang diberikan tidak memuat apa-apa," kata Endang. 

Endang menjelaskan, rekomendasi dari Bawaslu menyatakan bahwa benar bahwa ada dugaan pelanggaran, yaitu pelanggaran pasal 23 PKPU. Dimana pasal itu kurang lebih berbunyi, pasangan calon atau tim kampanye ketika akan mencetak bahan kampanye itu harus ijin. 

"Nah, seharunya KPU melihat turunan dari pasal 23, yakni pasal 70 yang mengatur bahwa peserta dilarang mencetak dan menyebar bahan kampanye selain yang diatur pada pasal 23. Sedangkan di pasal 75 nya, pelanggaran terhadap pasal 70 ayat 1, diberikan saksi diberi teguran tertulis, kedua diperintahkan menarik bahan kampanye yang sudah disebar kepada masyarakat. Di ayat 2, disebutkan untuk melaporkan ke KPU, untuk melaporkan kepada KPU terhadap bahan kampanye yang sudah disebar," kata Endang. 

Diberitakan sebelumny, tim kuasa hukum Paslon Tiwi-Dono, Endang Yulianti menjelaskan, dugaan pelanggaran yang dilakukan adalah penambahan alat peraga kampanye. Dalam hal ini ada beberapa kartu yang dibagikan oleh paslon 01 kepada masyarakat. Di antaranya kartu pintar, kartu sehat, pertanian, dan UMKM.

“Pihak Paslon 01, telah mencetak dan menyebarkan bahan kampanye tambahan, dan itu tidak sesuai mekanisme PKUP no 4 tahun 2017 yang diubah menjadi PKPU no 11 tahun 2020,” kata Endang, usai pelaporan di Bawaslu.

Dijelaskan, bahwa bahan kampanye yang diperbolehkan, dan sudah diatur dalam PKPU adalah adalah penutup kepala, pakaian, baju, alat makan minum, kalender, Pin, dan kartu nama, stiker kecil. Sedangkan yang dilakukan Paslon 01 adalah mencetak kartu seperti ATM. Pada kartu tersebut ada visi misi program, ada gambar calon, dan partai pengusung.

“Maka kami menilai itu melanggar PKUP no 4 tahun 2017 Pasal 76, di dalam sanksi dari itu adalah kami meminta Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU untuk memberikan teguran tertulis kepada Paslon 01, kemudian memerintahkan kepada terlapor untuk menarik bahan kampanye yang sudah disebar ke masyarakat dan dilaporkan ke KPU,” kata Endang.

Penulis : Joko Santoso
Editor   : edt