SEMARANG, WAWASANCO - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng mendesak agar pemerintah segera segera memenuhi kekurangan guru, melalui pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK). Tidak hanya itu, sebelum diangkat bagi GTT/PTT juga diberikan penghasilan minimum, setidaknya sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
"Harus diketahui, bahwa selama pandemi covid-19, para guru GTT atau honorer ini, sangat membantu terselenggaranya pembelajaran. Mereka menjadi penyelamat, karena rata-rata merupakan generasi muda yang lebih adaptif terhadap pembelajaran yang dilakukan dengan teknologi atau online," papar Ketua PGRI Jateng Dr Muhdi SH MHUm, dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2020 sekaligus HUT PGRI ke-75 PGRI di Balairung kampus Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Sabtu (5/12/2020).
Disatu sisi, para guru honorer tersebut menjadi pihak yang sangat berdampak secara ekonomi, akibat pandemi covid-19. "Kami mohon agar para guru honorer atau GTT/PTT, guru swasta dan terutama guru-guru yang belum menerima BPJS, untuk diberi tunjangan kesejahteraan atau upah dan segera mengangkat mereka sebagai ASN atau PPPK," tegasnya.
Tidak hanya itu, ditengah pandemi covid-19, dengan segala keterbatasannya, pihaknya juga mendesak agar upaya meningkatkan mutu pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi, berjalan dengan baik dan aman.
Termasuk juga peningkatan kesejahteraan dan kepastian status guru, juga harus terus dilakukan mengingat secara keseluruhan, Indonesia masih kekurangan guru sebanyak 998 ribu.
"Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi kekurangan guru, yang ditunjukkan dengan mengangkat guru sebagai ASN dan PPPK. Namun rekrutmen yang dimulai 2018, belum sebanding dengan kekurangan guru. Apalagi jumlah pensiun yang semakin besar. Tidak hanya itu, guru PPPK yang setelah diumumkan pada 2019 sampai saat ini, belum menerima Surat Keputusan (SK)," ungkap Muhdi.
Sementara,terkait rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) yang akan direncanakan akan dilakukan mulai Januari 2021 mendatang, pihaknya mendukung langkah tersebut, namun dengan catatan pelaksanaan PTM dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan pengawasan yang ketat.
"Bagaimanapun keselamatan siswa dan guru menjadi yang terpenting, ditengah pandemi covid-19," tegasnya.
Sementara, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memastikan bahwa mulai 2021, pemerintah akan mengangkat 1 juta guru honorer dengan formasi PPPK, dengan tahap pertama sebanyak 250 ribu guru honorer.
Disisi lain, saat ini Jateng membutuhkan sebanyak 35.815 guru, namun baru terpenuhi sebanyak 21.913 guru. Artinya, masih ada kekurangan sebanyak 13.902 guru.
"Dari angka 250 ribu tersebut, kita belum tahu kuota untuk Jateng berapa. Namun yang jelas, Jateng kekurangan guru hingga 13.902 orang. Jumlah tersebut baru untuk guru di tingkat SMA, SMK dan SLB se-Jateng. Belum termasuk kekurangan guru di tingkat SD-SMP," terangnya.
Diungkapkan, jumlah kekurangan guru untuk jenjang pendidikan menengah atas ini yang nanti akan ajukan ke Pemerintah Pusat, agar dipenuhi melalui formasi PPPK.
"Sedangkan, untuk kekurangan guru di tingkat pendidikan dasar dan menengah, kita dorong agar pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan hal serupa. Berupa pengajuan kekurangan guru dengan formasi PPPK. Sebab sesuai kewenangan untuk Provinsi hanya di jenjang menengah atas," tambah Ganjar.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga memastikan bahwa seluruh guru honorer formasi PPPK, yang ada di lingkungan Pemprov Jateng, sudah menerima gaji sesuai UMK ditambah 10 persen. Sementara untuk pegawai tidak tetap (PTT), mendapat gaji UMK ditambah 7 persen.
"Pada 2020, kita sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 530 miliar untuk guru GTT/PTT, sementara pada 2021, anggaran akan ditambah menjadi Rp 680,6 miliar. Mudah-mudahan upaya ini, bisa diikuti kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru honoer," pungkasnya.
Penulis : arr
Editor : edt