Bamsoet Minta KPK Dalami Dugaan Pemotongan Insentif Nakes


JAKARTA, WAWASANCO- Ketua MPR Bambang Soesatyo minta Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) mendalamii adanya dugaan pemangkasan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) mulai Maret hingga Juni 2020.

 

Hal itu disampaikan Bambang Soeaatyo yang akrab disapa Bamsoet terkait temuan KPK soal adanya dugaan pemangkasan insentif bagi nakes mulai Maret hingga Juni 2020, di Jakarta,  Kamis (25/2/2021).

 

Bukan cuma KPK,  kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan  dan pihak rumah sakit juga ikut menelusuri adanya pemotomgam insentif ini. 

 

Namun begitu, Bamsoet minta agar semuanya dilakukan secara transparan.    ''Ungkaplan dugaan pemotongan insentif tersebut melalui n data yang detail dan transparan, mengingat hal ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat yang menegaskan untuk mengeluarkan hak-hak tenaga kesehatan sebesar 100 persen tanpa ada pemotongan,'katanya. 

 

Bamsoet juga minta .Kemenkes, memperbaiki dan mengevaluasi sistem pembayaran dan penyaluran insentif dan santunan kepada nakes, sehingga penyaluran insentif dan santunan tersebut dapat diterima tepat waktu dan tepat sasaran oleh nakes.

 

''Sebab insentif itu  sebagai salah satu bentuk apresiasi kepada nakes yang telah menjadi garda utama dalam penanganan pandemi covid-19.''katanya. 

 

Sebaiknya i Kemenkes, Dinas Kesehatan, bersama pihak rumah sakit berkomitmen menjalankan kebijakan pemerintah pusat, dan dapat secara maksimal menjalankan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh KPK, antara lain dengan mengatur agar tidak terjadi duplikasi anggaran dan mencegah rantai pembayaran yang terlalu panjang.

 

Agar tidak terjadi lagi kasus seruapa,  maka Bamsoet minta menindak tegas oknum yang melakukan pemotongan. 

 

'' Kemenkes, agar menginstrusikan kepada organisasi dan asosiasi rumah sakit untuk memberikan sanksi kepada pihak juru bayar di rumah sakit yang terbukti memotong insentif tenaga kesehatan,''katanya. 

Penulis : ak
Editor   : edt