Dana Desa Sejatinya Untuk Kesejahteraan Masyarakat

MAGELANG, WAWASANCO – Mengakhiri kemiskinan, adalah percepatan pembangunan desa menjadi prioritas. Karena pemerataan pembangunan, dan kemandirian desa melalui peningkatan pelayanan publik, dan memajukan perekonomian desa, harus segera dikerjakan.  Dana desa sejatinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Mengatasi kesenjangan untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan,” kata Direktur Pelayanan Sosial Dasar Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bito Wikantosa, di Magelang, Sabtu (27/02-2021).

Bito Wikantosa melakukan Sosialisasi UU Desa Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Pemerintahnya,  bersama Anggota Komisi V DPR RI, Ir Sudjadi, Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi  Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  Mendes PDTT, Ir. Harlina Sulistyorini, M.Si, dan Kades dari 10 kecamatan di Kabupaten Magelang.

 Menurut Bito, Dana desa diberikan, agar desa mampu mampu mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Dana desa yang diberikan negara kepada desa, dapat dimanfaatkan setelah melalui rembug desa dan musyawarah desa. Tanpa melalui kedua proses ini, dana desa yang dimiliki tidak dapat digunakan. 

            Anggota Komisi V DPR RI, Ir Sudjadi menyatakan, dengan sosialisasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini, diharapkan aparat desa bisa memahami eksistensi  Undang-undang Desa yang baru, beserta PP-nya. Karena UU Desa tersebut, dalam  memposisikan ulang fungsi, peran, tanggung jawab, serta hak dan kewajiban Kepala Desa (Kades).

            Apa yang menjadi persoalan rakyat di desa, maka Kades harus mampu mengurainya dengan membangun desa yang didasarkan pada asas demokrasi. Artinya, saat merencanakan pembangunan harus dilakukan secara musyawarah.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi  Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  Mendes PDTT, Ir. Harlina Sulistyorini, M.Si, mengatakan guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi  lingkungan, maka percepatan pembangunan di desa menjadi prioritas.

Menurut Herlina, melalui program Sustainable Development Goals (SDGs) yang  merupakan suatu rencana aksi global, sudah disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Maka pembangunan desa, menjadi prioritas untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

“SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. “Mari bersama-sama mendorong SDGs Desa menjadi arah kebijakan pembangunan desa, dan bisa terwujud sesuai dengan harapan, yang utamanya tujuan pembangunan nasional,” ujarnya.

Pengelolaan desa memiliki dua asas yakni asas rekognasi dan asas subsidiaritas. Dengan kedua asas ini, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan  mengurus dirinya sendiri. Kewenangan ini, dilatarbelakangi oleh keanekaragaman antara satu desa dengan desa lainnya. Kewenangan mengurus dan mengatur urusannya sendiri juga meliputi dana desa.

Penulis : as
Editor   : edt