Warga Miskin Tersandung Masalah Hukum, Bupati : Pemkab Brebes akan Lakukan Pendampingan


Bupati Hj Idza Priyanti SE MH dan Ketua DPN Peradi Prof Dr Otto Hasibuan SH MM berfoto bersama dengan pengurus DPC Peradi Kabupaten Brebes Periode 2021-2026 yang dilantik dan dikukuhkan di Hotel Grand Dian Brebes, Selasa (6/4). Foto. ero

BREBES - Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE MH menandaskan, dirinya selaku kepala daerah akan berupaya untuk melakukan pendampingan hukum bagi warga miskin yang tersandung masalah hukum.

“Ada dukungan anggaran dari Pemkab Brebes untuk pendampingan hukum terhadap warga miskin di Kabupaten Brebes. Hal ini semata-mata agar warga miskin di Brebes mendapatkan keadilan saat menghadapi masalah hukum,” tandas Bupati usai menghadiri acara Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi Kabupaten Brebes) di Hotel Grand Dian, Brebes, Selasa (6/4).

Menurutnya, Pemkab Brebes akan melakukan pendampingan hukum untuk warga miskin di Brebes dengan dukungan anggaran dari APBD II Kabupaten Brebes.

“Pendampingan hukum terhadap warga miskin akan dilakukan oleh Bagian Hukum Setda Brebes yang bersinergi dengan perkumpulan advokat di Kabupaten Brebes. Nantinya, warga miskin hanya menyertakan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa untuk mendapatkan pendampingan hukum dan tidak dipungut biaya alias gratis,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga meminta kepada  Peradi untuk mendukung Kawasan Industri Brebes (KIB). Terutama terkait warga yang memiliki lahan KIB agar dilakukan pendampingan hukum jika suatu saat warga tersebut membutuhkan bantuan hukum.

“Saya meminta perhimpunan advokat ini mampu bersinergi dengan Pemkab Brebes. Barangkali warga membutuhkan layanan hukum terkait dengan peta-peta lokasi lahan KIB, maka harus dibantu oleh para advokat ini," papar Bupati.

Ketua Peradi Kabupaten Brebes, Dr Sanusi SH MH kepada wartawan mengemukakan, pihaknya akan membantu warga kurang mampu dalam berhadapan dengan hukum.

“Kami akan melakukan pendampingan hukum terhadap mereka secara cuma-cuma. Namun bagi warga yang membutuhkan pendampingan maka harus menyertakan SKTM sebagai syarat,” bebernya.

Sanusi menambahkan, terkait dengan biayanya nanti nol. Pihaknya juga akan melakukan subsidi silang di Peradi untuk membantu mereka.

“Misalnya, anggota kami ada yang menangani perkara yang ada jasanya maka harus membantu anggota lainnya yang berjuang membantu warga miskin dalam melakukan pendampingan hukum," ungkapnya.

Sanusi menjelaskan,  pendampingan hukum terhadap warga miskin yang harus berhadapan dengan hukum semata-mata agar mereka mendapatkan keadilan sebagai haknya.

“Kami juga membuka ruang untuk warga miskin saat membutuhkan konsultasi terkait dengan hukum. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih melek terhadap hukum. Ini agar warga miskin bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan keadilan," tegas Sanusi.

Kepengurusan DPC Peradi Kabupaten Brebes Periode 2021-2026 dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua DPN Peradi Prof Dr Otto Hasibuan SH MM.

Sebagai Ketua DPC Peradi Kabupaten Brebes Periode 2021-2026 yakni Dr Sanusi SH MH dan Sekretaris Torikhin SH.

 

Penulis : ero
Editor   : edt