Harus Ada Keputusan Politik DPR Terkait RUU ASN


JAKARTA, WAWASANCO- Hingga kini pemerintah belum menyampailan Daftar Isian Masalah (DIM) revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Padahal RUU ASN itu sudah masuk Prolegnas 2021. ''Ini harus ada kepitusan politik dari DPR, ''kata Ibnu Multazam dalam diskusi Legislasi tentang RUU ASN di media center DPR,  selasa (6/4/2021).

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bamgsa (PKB) ini sikap pemerintah hingga kini belum jelas soal revisi UU ASN ini. ''Kita tidak tau apa maunya pemerintah. Apa mau dikembalikan atau mau diteruskan untuk dibahas,''katanya. 

 

DPR juga menurut Ibnu tidak tahu apa alasan pemerintah yang hingga kini belum mengirim DIM.  Apa keberatannya karena alasan anggaran atau apa sampai sekarang belum jelas. 

 

''Pemerintah lebih baik terus terang saja apa alasan yang menjadi keberatan membahas RUU ASN ini, ''katanya. 

 

Gara-gara tidak ada DIM-nya ini,  lanjut Ibnu,  sampai sekarang DPR belum bisa membahas RUU ini. 

 

Menurut Ibnu, sementra ini yang dipakai  hanya peraturan pemerintah yang cantolannya undang-undang nomor 5 tahun 2014, untuk mengatasi dan mengurai,  beberapa persoalan ASN itu.

 

''Kalau memang itu dianggap masih cukup ya pemerintah harus jelas. Apakah  cukup dengan menggunakan undang-undang nomor 5 tahun 2014 dengan menerbitkan PP-PP yang untuk mengakomodasi keinginan masyarakat, untuk mengakomodasi keinginan para tenaga honorer dan tenaga kontrak,'katanya.  

Penulis : ak
Editor   : edt