Purbalingga Diusulkan Miliki Kawasan Wisata Religi dan Industri


Ketua Pansus I DPRD Purbalingga Karseno didampingi Kepala Dinporapar saat publik hearing terkait Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan, Senin (12/4/2021).

PURBALINGGA, WAWASANCO-Kabupaten Purbalingga diusulkan memiliki kawasan wisata religi dan industri. Karena keberadaan pariwisata tersebut dianggap lebih memiliki manfaat positif. Apalagi Purbalingga juga memiliki masjid bersejarah dan juga kawasan industri rambut palsu yang bisa dikembangkan menjadi kawasan wisata.

Pernyataan tersebut mengemuka dalam Publik Hearing yang digelar oleh DPRD Purbalingga terkait Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan di Kabupaten Purbalingga, Senin (12/4/2021). Acara tersebut dipimpin oleh Ketua Pansus I Karseno, S.H. dan dihadiri segenap anggota Pansus I, Tim Pembahas Raperda dari Bagian Hukum Setda serta beberapa OPD terkait. Hadir pula dari unsur praktisi pariwisata seperti Pokdarwis, Asbiling, HPI, PHRI dan praktisi pengelola wisata.

“Terdapat beberapa masukan dari para peserta public hearing antara lain optimalisasi desa wisata, perijinan penginapan khususnya hotel agar lebih ditekankan, ada juknis khusus dan standarisasi penyelenggaraan wisata seperti manajemen biro wisata beserta dengan peningkatan SDM pelaku wisata,” kata Karseno.

Dalam kesempatan terpisah Bupati Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) menyampaikan Dalam rangka mengembangkan perekonomian rakyat melalui pembukaan wisata baru, harus berpedoman pada peraturan yang berlaku yakni Undang-undang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Hal itu dimaksudkan agar wisata tidak semata-mata mengeksploitasi pendapatan, tapi tetap bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

 

“Pembukaan destinasi wisata baru berkaitan dengan usaha pariwisata yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang. Sesuai dengan ketentuan pasal 15 Undang – Undang nomor 10 tahun 2009 untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah sehingga terkait dengan pembukaan destinasi wisata baru harus berpedoman dengan perundang-undangan yang berlaku,” paparnya menanggapi  Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Penulis : Joko Santoso
Editor   : edt