Fraksi PDIP Salatiga Layangkan Surat ke Menpan RB dan Mendagri

  • Terkait Pencopotan ASN di Salatiga 

MENJELASKAN : Ketua Fraksi PDIP Salatiga Teddy Sulistio saat menjelaskan kepada wartawan sikap partainya dalam membackup ASN yang dicopot dari jabatannya di Gedung DPRD Salatiga, Senin (3/5). Foto : Ernawaty

SALATIGA, WAWASANCO - Fraksi PDIP Salatiga secara tegas mendukung dan memback up tujuh dari delapan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dicopot dari jabatannya oleh Wali Kota Salatiga Yuliyanto. 

Dukungan politis tersebut ditandai melalui surat yang dilayangkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Komisi ASN, BKN Regional I Yogyakarta, ASN yang distafkan, serta Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. 

"PDIP Salatiga melawan kekuasaan yang zalim. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan. Kemenangan pasti akan muncul. Fraksi lain diam, PDIP harus hadir. Ini fungsi kita," kata Ketua Fraksi PDIP Salatiga M Teddy Sulistio SE dihadapan wartawan di Gedung DPRD Salatiga, Senin (3/5). 

Ada pun, tujuh ASN yang dicopot dari jabatannya yakni Adi Isnanto, Agung Hendratmiko, Yunus Juniadi, Dian Indriasari, Budi Suprihatin Lutfi dan Joko Prasetyo. 

Sedangkan, seorang lagi Joko Widodo mantan pejabat di lingkungan RSUD Salatiga diketahui tidak ikut dalam 'gerbong' yang digandeng PDIP Salatiga. 

Turut hadir dalam jumpa pers tersebut, seluruh anggota Fraksi PDIP Salatiga dan seluruh ASN yang strafkan termasuk dua mantan pejabat eselon II Adhi Isnanto yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Agung Hendratmiko Kepala Bapedda Kota Salatiga. 

Dalam langkah politisnya, disebutkan Teddy, Fraksi PDIP Salatiga juga mengajukan Hak Interplasi kepada Ketua DPRD Salatiga Dance Ishak Palit. 

Hak Interplasi ini sebagai upaya memanggil Wali Kota meminta keterangan agar semua terang benderang. 

Ia menilai sebuah pemerintahan tidak boleh ada kesewenang-wenangan, arogansi dan kekuasaan terhadap bawahan. 

Bahkan, ketika sebuah kepimpinan akan berakhir seyogyanya mengakhiri kekuasaan yang cantik, sehingga dikenang dengan baik.

"Apalagi ini anak. Hukuman yang diberikan orang tua kepada anak harusnya mendidik, bukan membunuh. Sejengkel-jengkel bapak (Wali Kota), ini (ASN) kan anak. Memenggal generasi ini namanya. Yang dipenggal ini adalah orang-orang cerdas, calon penerus," tandas Teddy. 

Teddy meminta pejabat yang dicopot secara sewenang-wenang untuk tenang, gagah menghadapi masalah ini. Ia dan seluruh anggota Fraksi PDIP merasakan ada ketidak-adilan yang diterima ke tujuh ASN yang strafkan. 

Ia kembali mengingatkan, agar ASN patuh pada regulasi dan bukan orang perseorangan/ kekuasaan. 
"Ada Tuhan yang membantu kita dalam membangun pemerintahan yang lebih baik kedepannya. PDIP akan melawan kekuasaan yang zalim. Birokrasi bukan mengabdi pada kekuasaan tapi pada birokrasi," pungkasnya.  

Dihadapan wartawan, Teddy Sulistio yang juga menjabat Ketua DPC PDIP Salatiga itu mengaku Fraksi dipimpinnya tidak perlu berfikir untung rugi ketika membackup para pegawai pemerintah yang ia sebut sebagai ASN perjuangan tersebut. 

Sementara, Wakil Ketua Fraksi PDIP Salatiga Kemat, menuturkan siapa pun yang kena sanksi harus bisa mendapatkan haknya untuk mengetahui apa salahnya. 

"Dalam hal ini, ke tujuh ASN yang sanksi ini tidak melalui tahapan serta tidak jelas apa salahnya tahu-tahu dicopot dan stafkan," ungkap Kemat. 

Oleh kerena itu, ungkap mantan wartawan ini, siapa yang mendapat sanksi kesewenang-wenangan, PDIP akan melakukan pembelaan. 

PDIP Salatiga, diklaimnya memberi dukungan penuh atas langkah-langkah ASN yang diberi sanksi sepihak dan tengah mencari keadilan melalui lembaga-lembaga terkait yang lebih tinggi. 

"Mudah-mudahan kejadian pahit ini hanya terjadi kali ini saja. Sikap ini tidak terjadi harusnya. Ini masa demokrasi. Rakyat bisa menuntut apa pun," paparnya. 

Ditambahkan Dance Ishak Palit, yang juga Ketua DPRD Salatiga, secara kelembagaan Fraksi PDIP Salatiga telah meminta klarifikasi baik kepada Sekda, Asisten I, II dan III, Inspektorat termasuk kepada ASN dicopot jabatannya yang ia sebut sebagai 'ASN Perjuangan'. 

"Yang kita upayakan membackup 'ASN Perjuangan'. Termasuk dalam rangka proses keberatan terhadap Gubernur maupun terhadap KASN yang menurut informasi Kamis (6/5) mulai dilakukan klarifikasi," papar Dance, yang juga menjabat Sekretaris PDIP Salatiga. 

PDIP Salatiga, akunya, dalam persoalan ini sifatnya membackup. Ia meminta tidak ada kesan kebijakan ini sifatnya subyektif. 
"Jangan ada kesan kebijakan ini sifatnya subyektif. Tapi kebijakan yang perlu di klarifikasi semua pihak. Sehingga yang menentukan KASN. Kita juga mendukung PTUN jika memang ada tindakan kesewenangan," pungkasnya

Ditempat yang sama, ASN yang dicopot jabatannya Agung Hendratmiko saat diminta tanggapannya bersyukur saat ini ia dan tujuh ASN lainnya tidak lagi merasa sendiri. 

"Sekarang kami tidak merasa sendiri lagi. PDIP mendukung dan langkah ini memungkinkan untuk memulihkan nama baik kami. Kami mempercayai sesuai norma saja, obyektifitas KASN yang kami pegang," papar Agung Hendratmiko kepada wartawan usai bertemu Fraksi PDIP Salatiga di Gedung DPRD Salatiga.  

Diawal-awal pencopotannya, diakui Agung dirinya sempat berfikir terlambat untuk melangkah ke jalur 'pembelaan'. Mantan Kepala Bapedda Kota Salatiga itu sempat berfikir untung rugi dalam menyampaikan langkah-langkah keberatan. Namun akhirnya, ketika ada partai yang mendukung ia dan enam ASN lain yang dicopot dari jabatannya merasa siap untuk memulihkan hak dan nama baik. 

"Kemarin agak berfikir telat. Namun dua Minggu setelah mendapati surat perihal pemberhentian dari jabatan kami sudah menyampaikan langkah-langkah keberatan," tandas Agung Hendratmiko. 

Jika diperlukan, ia dan ketujuh ASN akan menempuh jalur PTUN.  "Kalau diperlukan akan PTUN. Pada dasarnya, kami adu argumentasi siap dan keliatan mana yang salah dan benar-benar sesuai aturan," imbuhnya.  

Pada intinya, lanjut Agung, ia dan tujuh ASN yang dicopot dari jabatannya ini merasa diproses dengan prosedur tidak benar baik secara formil dan materil secara politik kita didukung dan dibackup PDIP Salatiga. 

Bahwa hal ini semua muncul tidak serta-merta tapi semua melihat bahwa kondisi tersebut secara formal dan material itu dirasa janggal. 

Ditambahkan Adhi Isnanto. Secara prosedural ASN, sebelumnya pihaknya telah bersurat ke atasan langsung dalam hal ini pemberi sanksi yakni Mendagri, Cq Gubernur dan tembusan Wali Kota Salatiga. Termasuk ke KASN tembusan ke BKN. 

"Surat itu kami layangkan dua Minggu setelah pencopotan. (Pointnya) keberatan baik secara formal maupun material," tuturnya. 

Sementara, Wali Kota Salatiga Yuliyanto justru menilai tujuh ASN yang memenuhi panggilan Fraksi PDIP Salatiga telah bermain api dengan melakukan politik praktis. 

Dikonfirmasi wartawan Senin (3/5) malam, Yuliyanto mengaku telah berkoordinasi dengan inspektorat untuk memproses ASN yang mendapat dukungan dari partai politik dengan memecat mereka. 

"Sangat (ASN dilarang berpolitik praktis) dan malah bisa saya pecat dari ASN. Ini lagi diproses (pemecatan), (saya) lagi sama inspektorat," tandas Yuliyanto kepada wartawan, Senin (3/5). 

Apalagi ASN yang mendapat dukungan Fraksi PDIP Salatiga dikatakannya tidak mempengaruhi keputusan mencopot jabatan ke delapan ASN tersebut. 

"Pelanggaran itu. Minta dukungan tidak akan merubah keputusan. Ya benar (keputusan sudah final)," paparnya. 

Soal hak interpelasi yang diajukan PDIP Salatiga, Yuliyanto singkat menjawab Tupoksi Dewan tidak mengurusi pelanggaran disiplin ASN. 

Diakhir pernyataannya, Wali Kota mengingatkan agar ASN  harus melakukan pelayanan publik yang cepat dan melaksanakan tatakelola pemerintahan yang baik.

 

Penulis : ern
Editor   : edt