Arah Rekomendasi Mega di Pilgub Jateng


Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng masih bergerak pelan. Paling tidak jika dibandingkan dengan kontestasi serupa di Jabar dan Jatim. Di dua daerah yang disebutkan itu manuver parpol untuk menimang-nimang bakal calon yang akan diusung sebagai Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) kian gencar dan masif.

Di Jateng, semua terlihat menunggu. Pilgub Jateng juga dipastikan tidak akan diikuti oleh Pasangan Calon (Paslon) dari jalur independen. Terbukti sejak penyerahan syarat dukungan calon perseorangan dibuka pada 22-26 Nopember 2017, tidak ada pasangan calon independen yang mendaftar.

Persoalan mendasar yang membuat seakan Pilgub Jateng sepi salah satunya karena tidak semua parpol bisa mengusung paslon. Hal itu mengacu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Syarat pertama bagi partai yang ingin mengusung calon gubernur sendiri adalah harus memiliki jumlah perolehan kursi di DPRD di daerah sebanyak 20 persen. Atau parpol punya 25 persen dari akumulasi suara sah dalam pemilihan legislatif terakhir. Dengan demikian partai politik baru bisa mengusung calon sendiri di Pilgub Jateng bila memiliki minimal 20 kursi.

Menilik aturan itu maka hanya PDI Perjuangan yang bisa sendirian melenggang mengusung jagoannya di Pilgub Jateng. Pasalnya dari 100 kursi di DPRD Jateng, partai berlambang banteng moncong putih itu memiliki 31 kursi. Sedangkan PKB di urutan kedua dengan 13 kursi. Gerindra mempunyai 11 kursi di DPRD. PKS dan Golkar punya masing-masing 10 kursi. Demokrat memiliki total 9 kursi, sedangkan PAN dan PPP punya 8 kursi di DPRD Jateng.Kesimpulannya, partai selain PDIP harus membentuk koalisi di Pilgub Jateng untuk dapat mengusung calonnya.

Keuntungan PDIP

Sebagai pemenang Pemilu di Jateng, PDIP juga memiliki keuntungan karena Gubernur dan Wagub Petahana Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko merupakan pasangan yang diusung PDIP dan memenangkan Pilgub Jateng tahun 2018. Waktu itu, Ganjar-Heru mendapatkan suara sebanyak 6.962.417 suara sah atau 48,82 persen suara pada pemilihan gubernur 26 Mei 2014.

Jumlah suara pasangan Ganjar-Heru jauh lebih banyak dibanding dua rivalnya. Gubernur petahana yang juga calon gubernur Bibit Waluyo dan pasangannya Sudijono Sastroatmodjo yang diusung Partai Demokrat-Golkar dan PAN mendapatkan 4.314.813 suara atau dengan presentase 30,26 persen suara. Adapun pasangan nomor urut satu, Mantan Sekda Jateng Hadi Prabowo dan Don Murdono yang diusung Gerindra, PKS, PPP, Hanura dan PKB hanya memperoleh 2.982.715 suara sah atau 20,92 persen.

Menjelang Pilgub Jateng 2018, DPD PDIP Jateng telah membuka pendaftaran bagi bakal calon gubernur (bacagub) dan bakal calon wakil gubernur (bacawagub) yang berminat. Pendaftaran secara terbuka itu mengacu SK DPP Nomor 4 tahun 2017. Dari hasil pendaftaran terdapat enam nama yang mendaftar sebagai Bacagub. Masing-masing Ganjar Pranowo (Gubernur Petahana) Musthofa (Bupati Kudus) Wardoyo (Bupati Sukoharjo) Sunarna (Mantan Bupati Klaten) dan Lestariyono Loekito (Kepala Desa Tratemulyo, Weleri, Kendal).

Sementara terdapat 14 nama yang mendaftar sebagai Bacawagub. Masing-masing Heru Sudjatmoko (Wagub Petahana), Widhi Handoko (Notaris), Pho Iwan Salomo (Advokat), Junaedi (Bupati Pemalang), Ken Ragil Turyono (Bendahara DPC PDIP Purbalingga),Andang Wahyu Triyanto (Pengusaha), Mayjend (purn) Sunindyo (Mantan Pangdam IV/Diponegoro), Sigit Widyonindito (Wali Kota Magelang), Ahmad Marzuki (Bupati Jepara), Nurul Triwahyuni (Pengusaha) Abu Nafi (Mantan Wakil Bupati Blora), Dede Indra Permana (Anggota DPRD Jateng), R. Adi Purwanto Tjatur Nugroho (Advokat) dan Triyono Budi Sasongko (Mantan Bupati Purbalingga).

Mereka akan mengikuti proses internal guna mendapatkan rekomendasi dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

Proses internal di PDIP ternyata menjadi pengamatan juga, terutama bagi lawan untuk mengusung paslon untuk menyaingi paslon yang diusung PDIP. Namun seperti mengulang apa yang pernah dilakukan di Pilgub Jateng 2008, PDIP kemungkinan akan mengeluarkan rekomendasi di menit akhir. Mau tidak mau kondisi ini merepotkan bagi lawan. Karena dengan demikian mereka sedikit sulit untuk melakukan konsolidasi dan sosialiasi calon yang akan diusung.

Seperti ramai diberitakan media, sejumlah parpol mengaku siap menantang PDIP. Bahkan Ketua DPD Partai Golkar Jateng Wisnu Suhardono menantang paslon yang diusung oleh PDIP untuk bertanding head to head di Pilgub 2018. Namun belakangan Golkar seperti meredup. Bahkan fungsionaris DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan partainya akan bersikap wait and see, termasuk menunggu rekomendasi PDIP. Sedangkan Gerindra juga mulai memunculkan dua nama masing-masing Ferry Juliantoro dan Soedirman Said untuk menyaingi paslon PDIP.

Namun parpol-parpol tersebut terganjal kendala aturan. Pasalnya mereka tak bia mencalonkan sendiri paslonnya. Jika ingin menantang paslon yang diajukan PDIP mereka harus “keroyokan” alias melakukan koalisi. Ini juga menjadi masalah serius. Dua masalah dialami parpol non PDIP saat ini untuk mengusung paslon. Yang pertama mereka harus “rela” berkoalisi dan memilih nama untuk diusung bersama. Kendala kedua hingga akhir Nopember ini PDIP belum memunculkan paslon yang diusung. Mereka kesulitan untuk mengukur sejauh mana kekuatan paslon yang dimunculkan PDIP.

Padahal pendaftaran Paslon dari parpol akan mulai dibuka oleh KPU Jateng pada 8 Desember 2017 hingga 10 Januari 2018. Dalam sebuah acara internal di Semarang, pekan lalu, Ketua Partai Gerindra Jateng Abdul Wachid menyampaikan bahwa partainya sudah mantap memunculkan dua nama Bacagub yaitu Ferry Juliantoro dan Soedirman Said. Mereka akan menggunakan strategi ala Pilkada DKI untuk menang di Jateng. Bukan perkara mudah, karena mereka tak bisa mencalonkan sendiri. Perlu ada sebuah koalisi untuk mengusung nama yang mereka munculkan. Sementara parpol non PDIP masih cair dan belum mengerucut pada sebuah koalisi untuk Pilgub Jateng

Menunggu Rekomendasi

Di internal PDIP, arus bawah juga masih menunggu. Siapa yang akan mendapatkan rekomendasi dari Mega masih misterius. Figur petahana Ganjar-Heru semula memang memiliki elektabilitas yang tinggi. Kendati masih ada sejumlah kelemahan selama menjabat, terutama terkait meningkatnya angka kemiskinan di Jateng, namun keduanya cenderung lebih popular.

Namun belakangan sejumlah kasus membuat Ganjar sedikit terusik. Kasus korupsi E-KTP yang sedang diproses di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kasus rencana pembangunan pabrik Semen di Kendeng, Rembang, membawa-bawa nama Ganjar. Untuk kasus korupsi E-KTP Ganjar berulangkali membantah bahwa dirinya telah menerima uang.

Kasus E-KTP juga sempat membuat DPP PDIP bersikap wait and see. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa kasus E-KTP menjadi salah satu pertimbangan untuk kembali mengusung Ganjar di Pilgub Jateng. Kendati demikian asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Diluar kasus yang menyebut namanya itu, Ganjar masih memiliki basis dukungan yang kuat di arus bawah.

Nama lain yang juga memiliki popularitas yang tinggi adalah Mustofa. Bupati Kudus dua periode tersebut juga mulai gencar menggalang dukungan ke kantong-kantong massa banteng di Jateng. Sempat pula beredar nama Djarot Syaiful Hidayat (mantan Gubernur DKI) dan Budi Waseso (Kepala BNN) sebagai calon alternatif. Kendati mereka tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai Bacagub, namun mekanisme internal di PDIP memungkinkan untuk mendapatkan rekomendasi. Karena ketua umum memiliki hak prerogratif untuk memutuskan nama yang mendapatkan rekomendasi diluar nama-nama yang mendaftarkan diri.

Masih ada sekitar dua pekan lagi pendaftaran Paslon yang diusung parpol dibuka. Massa banteng masih menunggu turunnya rekomendasi. Tentunya DPP PDIP tidak akan main-main untuk menurunkan rekomendasi, karena Jateng adalah kantung suara PDIP. Sejak masa reformai, PDIP selalu menjadi pemenang dalam kontestasi Pilgub. Di Pilgub Jateng 2003 yang masih menggunakan pemilihan di DPRD, Mardiyanto-Ali Mufiz yang diusung PDIP bersama PKB memenangkan pertarungan. Selanjutnya di Pilgub 2008 yang telah menggunakan pilihan langsung Bibit Waluyo-Rustriningsih juga menjadi kampium. Dilanjutkan Ganjar-Heru menang di Pilgub Jateng tahun 2014.

Pilgub tahun 2018 merupakan perhelatan politik yang strategis, karena menjadi ajang konsolidasi dan pemanasan menuju Pemilu 2019. Tak heran jika berbagai pertimbangan dilakukan sebelum menurunkan rekomendasi. Tentunya, siapapun yang mendapatkan rekomendasi dari Megawati disiapkan untuk menjadi pemenang di Pilgub Jateng 2018. 

 

*Penulis adalah wartawan Wawasan dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Purbalingga

Penulis :
Editor   :