250 Jabatan Eksekutif Kosong, Gubernur Jateng Diminta Tidak Terlalu Fokus Main Medsos


Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Joko Hariyanto

SEMARANG, WAWASANCO – Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Joko Hariyanto meminta Gubernur Jateng segera menunjuk pejabat baru di 250 jabatan eksekutif di Pemprov Jateng, yang saat ini mengalami kekosongan. 

"Kekosongan ini membuat sejumlah pejabat mesti rangkap jabatan, dan kinerja Pemprov  Jateng, kita dinilai lambat dalam mengeksekusi program di APBD Jateng 2021. Kekosongan pejabat definitif itu terjadi hampir di semua eselon. Paling terlihat adalah kekosongan sekretaris daerah (Sekda) definitif sejak 25 Oktober 2019 atau 1,5 tahun yang lalu," tegasnya, di Semarang, Selasa (25/5/2021).

Dijelaskan, penjabat (Pj) Sekda sudah berganti dua kali, yakni Herru Setiadhie  hingga masuk pensiun, dan saat ini dijabat Prasetyo Aribowo. Prasetyo, yang juga merangkap sebagai Kepala Bappeda Jateng. Tak hanya itu, sejumlah pejabat esleon II lain juga mesti rangkap jabatan.

Jika diperinci, untuk eselon II (asisten Sekda/kepala dinas/direktur BUMD) ada 10 jabatan kosong, eselon III (sekretaris dinas/kabid/kepala balai/kepala cabang dinas) sebanyak 89 jabatan kosong. Eselon IV ada 150 jabatan kosong.

“Semestinya hal-hal seperti ini bisa segera ditangani jauh-jauh hari. Pak Ganjar ini kan dipilih rakyat sebagai gubernur, tapi kelihatannya terlalu asyik bermain youtube, TikTok. Akibatnya pekerjaan yang sesungguhnya malah terbengkalai,” tegasnya.

Joko mengatakan kekosongan jabatan itu untuk sementara diisi Pelaksana Tugas (Plt) maupun Pj. Kewenangan pejabat definitif dan Plt disebutnya berbeda dan ini menyebabkan kinerja eksekutif yang lebih lambat.

Joko mencontohkan, APBD Jateng 2021 telah digedok bulan November 2020. Saat itu, memperoleh apresiasi dari Kemendagri. Namun kenyataanya, dalam mengeksekusi program di APBD begitu lamban.

“Ada program bantuan keuangan desa dari APBD. Karena digedok jauh-jauh hari, harapannya April bisa diturunkan. Namun kenyataanya sampai saat ini belum. Bahkan SK nya saja masih di meja gubernur,” ujarnya.

Menurutnya, nominal program bantuan keuangan desa dari APBD 2021 itu mencapai triliunan. Jika program itu berjalan maka diharapkan menggerakkan ekonomi masyarakat di desa. Program itu juga sudah ditunggu oleh masyarakat yang masih didera pandemi Covid 19.

"Melihat semua ini, kami minta agar Gubernur Jateng, untuk kembali fokus untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai gubernur. Agar program di APBD bisa dijalankan dengan maksimal," tegas pria yang saat ini duduk di Komisi E DPRD Jateng ini.

Penulis : rls
Editor   : edt