Cek! Ini Progres Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di Jateng


MEMAPARKAN : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jateng, Midden Sihombing, dalam jumpa media secara daring dari kantor tersebut, Semarang, Senin (21/6/2021).

SEMARANG, WAWASANCO - Jawa Tengah memiliki desa terbanyak di Indonesia, yaitu 7.809 desa,  yang terdiri dari 7.669 desa regular dan 140 desa mandiri. Hal tersebut berbanding lurus dengan jumlah alokasi dana desa (DD) di Jateng, yang pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun lalu dan tertinggi secara nasional. 

"Angkanya mencapai Rp8,2 triliun atau 11% dari alokasi nasional sebesar Rp72 triliun. Sementara, dari realisasi penyaluran DD dari RKUN ke RKD per 19 Juni 2021, sebesar Rp3,6 triliun atau 43,65%. Dari nilai penyaluran DD tersebut, sebanyak Rp697 miliar digunakan sebagai bantuan langsung tunai (BLT)," papar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jateng, Midden Sihombing, dalam jumpa media secara daring dari kantor tersebut, Semarang, Senin (21/6/2021).

Dipaparkan, pada Triwulan I 2021, penyaluran DD mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Setidaknya terrdapat delapan Desa Mandiri di Jateng, yang telah salur 100% Dana Desa Non BLT.

Sementara, capaian output DD per kode bidang pada 2021, yang meliputi pelaksanaan pembangunan desa, penanggulangan bencana keadaan daurat dan mendesak desa, penyelenggaraaan pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa hingga pembiayaan, mencapai Rp 1.768.067.396.917.

"Dari realisasi DD sebesar Rp 3,5 triliun Pemda baru melaporkan penggunaan DD pada aplikasi OM SPAN senilai Rp 1,8 triliun. Kemungkinan besar yang sudah direalisasi lebih besar, namun karena konsolidasi data dari tingkat desa sampai ke Kabupaten memerlukan waktu, jadi belum seluruhnya melaporkan," terangnya. 

Midden menambahkan, DD di Jawa Tengah disalurkan oleh 14 KPPN, dengan realisasi penyaluran tertinggi di KPPN Surakarta mencapai 59,9% dengan frekuensi pengajuan penyaluran dari Pemda sebanyak 145 kali.

Urutan berikutnya KPPN Purwodadi dengan realisasi DD 55,1% dan frekuensi pengajuan salur sebanyak 156 kali. Sedangkan terendah di KPPN Tegal yang baru tersalurkan sebanyak 35,3% dengan 115 frekuensi pengajuan penyaluran dari Pemda.

"Sedangkan untuk realisasi dana desa per kabupaten di Jateng, dari 29 kabupaten, kabupaten dengan kinerja penyaluran DD tertinggi di Jateng diraih Wonogiri dengan realisasi mencapai 74,3%, disusul Boyolali (72,4%) dan Kabupaten Semarang di urutan ketiga dengan realisasi 69,8%. Untuk terendah Kabupaten Pati dengan realisasi 31,8%," ucapnya.

Terkait realisasi DAK Fisik, alokasi DAK Fisik secara nasional sebesar Rp63,3 triliun."Pada tahun 2021, Jawa Tengah menerima alokasi DAK Fisik sebesar Rp4,3 triliun atau 7% dari alokasi nasional dan terbesar kedua setelah Jawa Timur. Angka alokasi ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,8 triliun," jelasnya.

Dari data per 19 Juni 2021, penyaluran DAK Fisik dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD) mencapai Rp150,3 miliar atau 3,53%.

"Alokasi DAK Fisik Jawa Tengah tahun 2021 terbagi dalam 2 jenis, yaitu DAK Fisik Penugasan dengan pagu sebesar Rp1,8 triliun dan DAK Fisik Reguler dengan alokasi Rp2,5 triliun.  Per 19 Juni 2021, realisasi DAK Fisik Penugasan sebesar Rp84,2 miliar atau 4,8% dan DAK Fisik Reguler sebesar Rp66,1 miliar atau 2,6%," tambahnya.

Midden menerangkan pada tahun 2021 ini, terdapat penyaluran DAK Fisik lebih cepat, yaitu pada bulan Maret, sedangkan pada tahun 2020, baru mulai salur pada bulan April.

"Dari data progres penyaluran DAK fisik dan DD di Jateng, maka da hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah (pemda). Untuk DD, pada tahun berikutnya, kita minta agar dilakukan percepatan penyusunan Perbub Pembagian dana desa dan Perdes APBDes. Selain itu, pengajuan pencairan DD ke KPPN agar tidak menunggu banyak atau beberapa desa siap salur," terangnya.

Selain itu, juga perlu diperhatikan terkait perekaman data capaian output Dana Desa pada OMSPAN dengan data yang valid

"Sedangkan untuk DAK Fisik, kami minta Pemda untuk mempercepat proses pengadaan barang/jasa dan mempercepat proses reviu APIP. Atas SP2D BUD yang telah diterbitkan, agar segera direkam pada OMSPAN. Selain itu, segera mengajukan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap I pada aplikasi OMSPAN, paling lambat tanggal 21 Juli 2021," tegasnya. 

Secara umum, pihaknya juga minta Pemda untuk melakukan koordinasi secara intensif dengan KPPN setempat, atau Kanwil DJPb Jateng terkait progres penyaluran DAK fisik dan dana desa. 

Penulis : arr
Editor   : edt