Ini Kontribusi K/L dalam Penyerapan Anggaran APBN di Jateng

SEMARANG, WAWASANCO - Dilihat dari kontribusi terbesar Kementerian/Lembaga terhadap penyerapan anggaran di Jawa Tengah, untuk belanja barang, Kementerian PUPR memberikan kontribusi sebesar 36,3%, Kementerian Kesehatan sebesar 13,1%, Polri sebesar 9,9%, Kementerian Pertahanan sebesar 6,4%, Kementerian Agama sebesar 6,1%, dan  Badan Pertanahan Nasional sebesar 4,6%. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil DJPb Jawa Tengah, Miden Sihombing, dalam temu media secara daring terkait capaian kinerja APBN Semester I 2021 di Semarang, Senin (12/7/2021).

"Untuk Belanja Modal, Kementerian PUPR masih menjadi yang tertinggi dalam kontribusi penyerapan belanja modal, yaitu sebesar 79,7%, disusul Kementerian Perhubungan sebesar 10,8%, Kementerian Agama sebesar 1,8%, serta Kementerian Kesehatan dan Polri dengan kontribusi sebesar 1,5%," paparnya.

Dijelaskan, disamping melakukan berbagai upaya akselesari penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah juga memberikan atensi khusus terhadap progress capaian output yang merupakan salah satu indikator kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Lembaga.

Tercatat, jumlah keseluruhan output pada satuan kerja se-Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 sebanyak 14.312 output yang tersebar pada 1.178 satuan kerja pengguna dana APBN. 

"Sampai dengan periode semester I 2021, sebanyak 3.071 output (21,45%) kinerjanya mencapai 40%-50%, 3.600 output (15,15%) merealisasikan kinerjanya lebih dari 50 sampai dengan 100%. Sedangkan capaian output yang baru terealisasi 0% sampai kurang dari 40% sebanyak 7.622 output (53,25%)," terang Miden.

 Diungkapkan, selama ini capaian kinerja satuan kerja diukur dari nilai realisasi belanja, apabila realisasi rendah maka terdapat persepsi bahwa kinerja satuan kerja rendah. 

"Penilaian kinerja berdasarkan capaian output ini baru diperkenalkan sejak Tahun 2020, sehingga banyak satuan kerja yang belum memahami. Namun untuk tahun 2021, partisipasi satuan kerja untuk mencatatkan capaian kinerja semakin baik, yaitu mencapai 98%," lanjutnya.

Apabila dikonversi nilai kinerja dengan realisasi belanja, setiap bulan menunjukkan bahwa secara akumulasi nilai rupiah capaian output lebih tinggi dibandingkan dengan nilai uang yang telah dikeluarkan dari Kas Negara. Hal ini dapat terjadi, karena kinerja capaian output dicatat pada setiap akhir bulan, dimana kemungkinan pembayarannya baru direalisasikan bulan berikutnya.

"Berdasarkan data yang dicatat pada Aplikasi SPAN, untuk wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah, K/L yang kinerjanya tertinggi berdasarkan capaian output adalah Perpustakaan Nasional RI, yang seluruh outputnya telah mencapai kinerja antara 60% sampai 100%, disusul Badan Pengawasan Pemilu sebanyak 53% dari jumlah output terealisasi sebesar 60% sampai 100%, disusul Kejaksaan Agung sebesar 33% dan BPK sebesar 31%," tambahnya.

Di satu sisi, selain pandemi Covid-19, terdapat beberapa penyebab terdapatnya output yang belum terealisasi, antara lain disebabkan adanya kegiatan yang jadwal pelaksanaannya sudah ditetapkan namun kemungkinan tidak jadi dilaksanakan, seperti penyelenggaraan ibadah haji. 

"Terdapat juga output yang jadwal pelaksanaannya  memang mulai dilakukan mulai semester II, misalnya penyelenggaraan belajar pada tahun ajaran baru," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Miden menandaskan mulai Semester II, Kanwil DJPb Jateng akan lebih mensosialisasikan pengukuran kinerja berdasarkan capaian output agar pencatatan capaian output lebih tepat waktu dan akurat.

"Ini penting, karena banyak manfaat yang dapat diperoleh, yaitu sebagai bahan pelaksanaan monev bagi para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)," pungkasnya. 

 

Penulis : arr
Editor   : edt