Ampera Minta Perpanjangan PPKM Ditinjau Ulang, Warga Isoman Dapat Bantuan


AUDENSI - Aliansi Masyarakat Pemalang Raya melakukan audensi dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang meminta peninjauan kembali perpanjangan PPKM. Foto : Probo Wirasto.

PEMALANG,WAWASANCO - Aliansi Masyarakat Pemalang Raya (Ampera) menolak perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), hal tersebut diungkapkan elemen masyarakat gabungan dari Dewan Kesenian Pemalang, Laskah Patih Sampun, Puskapik, DPC Organda, Paguyuban Becak, Paguyuban Seniman Passpi saat melakukan audensi dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang dipimpin Bupati Mukti Agung Wibowo, Selasa (20/7).

Menurut Heru Kundimiarso dari Puskapik, Ampera melakukan aksi untuk mensikapi kondisi saat ini dimana masyarakat Pemalang semakin terpuruk dengan pemberlaku jam malam maupun PPKM, sehingga seharusnya pemerintah derah bisa mengambil kebijaksanaan secara lokal dan tidak hanya melaksanakan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat.

Tidak berbeda apa yang disampaikan Andi Rustono dari Laskah Patih Sampun, yang mengungkapkan ada beberapa poin pernyataan sikap dari Ampera. Antara lain pertama meninjau dan membatalkan perpanjangan PPKM darurat, kedua jika diperpanjang maka pemerintah wajib memberikan bantuan sosial untuk masyarakat baik dari APBD maupun lainnya. Selain itu perlu adanya transparansi perkembangan Covid agar masyarakat paham.

"Selain itu pemerintah harus memberikan bantuan baik sosial maupun obat-obatan untuk masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri, sebab kenyataan lapangan banyak warga yang justru sedang menjalani isolasi mandiri belum tersentuh bantuan,"tegasnya.

Menjawab hal tersebut Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo yang didampingi Wakil Bupati Mansyur Hidayat, maupun anggota Forum Pimpinan Daerah lainnya mengakui bahwa pemberlakuan PPKM maupun jam malam memang memberatkan masyarakat, namun hal tersebut harus dilakukan karena untuk penanganan Covid-19 memang membutuhkan sinergitas dari semua pihak.

"Untuk pemberian bantuan sudah ada rencana alokasi anggaran sebesar Rp 1 Miliar dari APBD untuk masyarakat yang segera disalurkan,"tandasnya.Sementara itu mengenai kondisi penanganan Covid-19 Direktur RSUD dr Gunardo, menyatakan saat ini tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rat(BOR) untuk pasien COVID-19 sudah mulai adanya penurunan. Namun demikian peserta audensi menolak data yang disampaikan karena itu hanya di RSUD dr M Ashari bukan untuk keseluruhan di tingkat kabupaten. 

Penulis : pw
Editor   : jks