Terkait Pelaksanaan Perda 11/2018, DPRD Demak Ancam Interpelasi Bupati


Pimpinan DPRD Demak saat menemui GP Ansor dan Banser dalam audiensi membahas desakan penutupan usaha karaoke tak beriZin. Foto : sari jati


DEMAK, WAWASANCO-DPRD ancam  interpelasi Bupati  Demak, jika hingga bulan depan tak laksanakan Perda Nomor 11 tahun 2018 tentang usaha hiburan. Utamanya terkait penutupan usaha karaoke tak berijin, yang dikeluhkan masyarakat telah merusak marwah Kabupaten Demak sebagai Kota Wali.  

Pada audiensi bersama GP Ansor dan Banser Kabupaten Demak, pimpinan DPRD sepakat merekomendasikan Bupati dr Hj Eisti'anah untuk melaksanakan Perda 11/2018. Menyusul kembali maraknya usaha karaoke di kota Wali, sementara sudah lama usaha hiburan tak berijin itu diserukan penghapusannya karena ditengarai sebagai sumber penyakit masyarakat (pekat) dan kemaksiatan.

"Penutupan usaha karaoke ini tentunya harus sesuai koridor hukum yang ada, agar tak memunculkan class action oleh pihak-pihak berkepentingan. Untuk itu DPRD akan memberikan support penuh pada bupati dan wabup yang baru, terlebih bupati adalah kader PDIP," kata Ketua DPRD Demak H Fahrudin BS, yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Demak, Kamis (5/8).

Selanjutnya, DPRD meminta pula bupati melaporkan progres pelaksanaan Perda 11/2018 setiap bulannya. Dimaksudkan untuk memantau perkembangan hasil penutupan usaha-usaha karaoke liar, yang disebutkan Sekjen GP Ansor Demak Mas'ud saat audiensi, tetap buka di tengah PPKM Darurat yang melarang keras adanya kerumunan. Meski dengan cara 'kucing-kucingan' dengan patroli Tim Yustisi.

"Apabila dalam satu bulan ke depan tidak ada progres dari bupati, DPRD akan interpelasi. Hal ini wajar karena pertanyakan tanggungjawab bupati. Utamanya dalam penegakan Perda 11/2018," tegasnya.

Peryataan sikap Ketua DPRD H Fahrudin BS itu didukung sepenuhnya Wakil Ketua DPRD Demak dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Zayinul Fata, Fraksi Partai Gerindra H Maskuri serta  Fraksi Partai Golkar Nur Wahid. Di samping tujuh Ketua Fraksi DPRD Demak yang turut hadir dalam audiensi yang digelar protokoler di Ruang Rapat Paripurna DPRD Demak.

Tak lupa FBS, demikian sapaan akrab Ketua DPRD Demak, mengajak segenap elemen masyarakat di Kota Wali bersama menjaga marwah Kabupaten Demak sebagai daerah yang agamis bermartabat maju dan sejahtera. Martabat jauh dari kemaksiatan. 

 

Belum ada kontrol

Mengenai penutupan usaha karaoke yang tak kunjung tuntas sejak diserukan pada 2017, Wakil Ketua DPRD Demak dari Fraksi Partai Gerindra H Maskuri menyebutkan, proses penegakan Perda 11/2018 yang belum ada yakni kontroling pelaksanaannya. Maka Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak itu mendukung upaya rekomendasi pada bupati terkait segera dilaksanakannya Perda 11/2018 berikut kontrolnya berupa laporan progres pelaksanaan.

Di sisi lain Wakil Ketua DPRD Demak dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Zayinul Fata mengapresiasi GP Ansor yang tak kunjung padam semangat berjuang untuk hal solutif dan menolak anarkis. Karenanya Ketua DPC PKB Kabupaten Demak itu menyatakan dukungannya. Terlebih dasar peraturannya sudah ada. Sehingga diyakini seluruh elemen termasuk para pimpinan daerah akan sepakat demi menjaga martabat Kota Wali Demak. 

Sementara Asisten 1 Sekda Demak Bidang Pemerintahan dan Hukum H AN Wahyudi menuturkan, penutupan usaha karaoke tak berijin merupakan tanggungjawab bersama. Tidak hanya eksekutif namun juga legislatif dan Forkompimda. 

"Satpol PP sudah berupaya semaksimal mungkin menegakkan Perda termasuk Perda 11/2018. Bahkan melibatkan Ansor dan Banser dalam penertiban usaha karaoke. Dasarnya adalah  pasal 11, bahwa usaha hiburan yang belum berijin maka Bupati atau Satpol PP dapat melakukan penutupan. Usaha karaoke di Demak tak satupun memiliki ijin," pungkasnya. 

Penulis : ssj
Editor   : edt