Melalui Road Map Pembangunan 10 Desa Di Magelang Jadi Percontohan

MAGELANG, WAWASANCO  – Melalui  Road Map Pembangunan  Desa yang terarah dan terprogram dalam mencapai target atau sasaran tahunan, 10 desa di Kabupaten Magelang, menjadi pionir atau percontohan tingkat nasional dari sekitar 75 ribu desa se Indonesia, karena desa tersebut memiliki Masterplan Desa. 

“10 desa di Kabupaten Magelang menjadi contoh tingkat nasional, sebagai desa yang memiliki masterplan secara terarah dalam pelaksanaan pembangunan,” kata Ir Sudjadi anggota Komisi V DPR RI dari PDI Perjuangan,  pada Workshop Penyusunan Masterplan Infrastruktur Terpadu Desa, di Hotel Arthos Magelangf, Senin (8/11-2021).

Ke 10 desa tersebut, adalah Desa Gulon, Kecamatan Salam, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Desa Pandeyan, Kecamatan Ngablak, Desa Ngablak, Kecamatan Ngablak, Desa Mranggen, Kecamatan Srumbung, Desa Keji, Kecamatan Muntilan, Desa Dukun, Kecamatan Dukun, Desa Banyusidi, Kecamatan Pakis, Desa Pakunden, Kecamatan Ngluwar dan  Desa Gunungsari, Kecamatan Windusari.

Menurut Sudjadi,  10 desa yang menjadi percontohan  telah memiliki masterplan sesederhana,  dan  telah siap dalam melaksanakan pembangunan. “Semuanya tentu atas bimbingan para ahli alumnus UGM, serta supervisi dari BPIW Kementerian PUPR dan Kemendes,” ujarnya.

Dengan master plan desa tersebut,, akan memudahkan Pemerintah Desa dalam membuat Road Map Pembangunan Desa  yang terarah dan  terprogram sesuai dengan karakter dan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Dengan begitu, pembangunan bisa mencapai target dan sasaran.

Tentu revisi  master plan masih dimungkinkan untuk disesuaikan dengan dinamika pembangunan dan perkembangan situasi dan kondisi desa masing-masing. Jika desa memiliki potensi wisata, maka arah pembangunan disesuaikan dengan potensi yang  ada.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Kementerian PUPR, Ir Rachman Arief Dienaputra menyatakan, melalui  penyusunan masterplan desa menunjukkan bahwa pembangunan partisipatif diletakkan sebagai arus utama dalam membangun desa. Prinsip partisipatif, dapat diimplementasikan secara nyata melalui konsepsi dan para digma desa membangun.

“Desa membangun dapat diartikan sebagai metaforfosa dari pencapaian tujuan pembangunan pedesaan yang partisipatif. Warga desa dapat menentukan sendiri prioritas program dan visi pembangunan melalui musyawarah desa,” ujarnya.

Sebagai langkah nyata, perwujudan desa membangun di Indonesia melalui Kementerian PUPR telah memprakarsai pelaksanaan program pembangunan padat karya sebagai wujud program, dan kegiatan yang berorientasi aksi yang inovatif serta partisipasi aktif dari warga desa.

Bupati Magelang, Zaenal Arifin S.IP dalam sambutan dibacakan Asisten II, Iwan Sutiarso menyatakan, master plan desa harus dipersiapkan, karena rencana tata ruang desa nantinya akan menjadi penentu arah pembangunan desa di masa mendatang. Masterplan desa berguna  agar tata ruang desa dapat dipertahankan guna menghindari terjadinya pergeseran desa menjadi perkotaan.

“Kami berharap, melalui masterplan desa ini mulai berbenah untuk membangun desa lebih baik, salah satunya melalui penyusunan perencanaan desa yang matang. Karena masterplan desa merupakan perencanaan yang komprehensif, baik pendekatan masalah social, kebencanaan, ekonomi dan infrastruktur yang ada,” kata Bupati Magelang Zaenal Arifin.

Untuk itu, pemerintah desa bisa lebih berperan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya perencanaan masa depan kepada masyarakat berinvestasi dalam perencanaan masa depan dimulai dengan tahapan identifikasi, menyusun proses dan prioritas program, serta mendesain kawasan.

Nara sumber dalam Workshop selama dua hari,  Senin – Selasa (8 – 9/11-2021), dosen UGM Prof. Ir. Wiendu Nuryanti, Ir Eppy Lugiarti MP (Direktur Pengembangan Sosial Budaya & Lingkungan Desa & Pedesaan Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan). Drs. Aditya Warman Darudono (Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi & Investasi dari Ditjen Pengembangan Ekonomi & Investasi Desa Daerah tertinggal & Transmigrasi), Ir. Kuswardono, MCP  (Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II), 

Penulis : as
Editor   : edt