Saksi Penyidik Polda Jateng : Postingan Terdakwa Mengarah ke Ujaran Kebencian yang Mengandung SARA


SAKSI : Penyidik Reskrimsus Polda Jawa Tengah, hadir sebagai saksi dalam kasus persidangan ujaran kebencian yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Selasa (16/11/2021).

SEMARANG, WAWASANCO - Penyidik Reskrimsus Polda Jawa Tengah, Satria Adriana hadir sebagai saksi dalam kasus persidangan ujaran kebencian yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Selasa (16/11/2021).

Saksi dihadirkan di persidangan PN Semarang untuk mengonfirmasi terkait fakta proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus tersebut.

Menurut saksi, Satria Adriana, kasus ini berawal adanya laporan dari orang yang merasa dirugikan akibat unggahan status di akun Facebook milik terdakwa.

Ada beberapa postingan yang dipersoalkan. Yang paling menonjol bertuliskan "China satu bajingan kranjingan, bikin geger Semarang. Korbanmu tua-tua renta tak berdaya. Pengacara dan kliennya laknat".

"Kami (penyidik) menyimpulkan, postingan terdakwa mengarah ke ujaran kebencian yang mengandung SARA. Dia menyinggung ras China," tuturnya, dalam sidang di PN Semarang.

Saksi menegaskan, kesimpulan tersebut diambil setelah melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Termasuk mendengar keterangan ahli informasi dan transaksi elektronik (ITE), ahli bahasa, dan ahli digital forensik.

"Ahli menyampaikan pasal penyidik memenuhi unsur, sehingga kami yakin untuk melanjutkan kasus ini," ujarnya.

Selain itu, kata saksi, meskipun postingan tidak spesifik ditujukan ke pelapor, tetapi faktanya telah menyinggung pelapor. 

"Perkara ini bukan delik aduan, tapi delik umum. Sehingga siapa pun yang melihat atau merasa dirugikan dapat melaporkan ke kami," ungkapnya.

Sepertti diberitakan sebelumnya, seorang oknum pengacara di Kota Semarang, berinisial RWS harus menjalani persidangaan atas kasus ujaran kebencian berbau SARA.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut terdakwa sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.

Terdakwa RWS dikenakan Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan matas Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus ini tampaknya cukup menjadi sorotan. Bahkan, Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah menerjunkan tim untuk memantau dan mendokumentasikan persidangan tersebut. 

Perwakikan Penghubung KY Jateng, Siti Aliffah mengatakan, pihaknya sengaja melihat jalannya persidangan. Selain sebagai kewajiban, ada beberpa pertimbangan lain.

"Pertama, karena ini menarik perhatian publik. Kedua, ada permintaan dari masyarakat," ujarnya.

Penulis : rls
Editor   : edt