DPP Himperra Meminta Tiga Hal Terkait Kebijakan Pembangunan Rumah MBR


RAKERDA : Kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Himperra DPD Jateng, yang digelar di Semarang, Rabu (8/12/2021). 

SEMARANG, WAWASANCO - Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja meminta pemerintah dapat memberikan tiga hal terkait program rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Hal tersebut disampaikannya disela Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Himperra DPD Jateng, yang digelar di Semarang, Rabu (8/12/2021). 

"Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan terkait program rumah MBR. Pertama terkait subsidi pemasangan penyambungan listrik rumah MBR menjadi prioritas, dengan imbal balik kita menyediakan kompor induksi. Sebenarnya program ini sudah berjalan di Tangerang, didukung oleh PLN Pusat," terangnya.

Perlu diketahui, saat ini biaya pemasangan listrik itu kembali normal dan menjadi tanggungan pengembang sepenuhnya. Hal ini tentu saja akan berdampak pada naiknya harga jual rumah tersebut.

Dengan kenaikan harga rumah yang dipicu sejumlah biaya tambahan itu justru membuat minat calon konsumen yang merupakan MBR ini semakin berkurang.

Pihaknya pun berharap subsidi pemasangan listrik di perumahan MBR kembali diterapkan, dengan imbal balik pada perumahan tersebut, pengembang menyediakan kompor induksi atau kompor listrik.

Saat ini PLN juga tengah menggencarkan program konversi kompor elpiji ke listrik, dengan kompor induksi tersebut bisa menghemat pengeluaran pelanggan PLN kategori rumah tangga bersubsidi.

“Dengan gerakan penggunaan kompor induksi secara masif, melalui perumahan MBR ini, bisa meningkatkan efisiensi PLN. Juga mengurangi subsidi gas 3 Kg, karena masyarakat beralih ke kompor induksi atau kompor listrik. Tentu kita berharap ini bisa menjadi sinergi yang positif dengan kami. Semakin banyak MBR dibangun, semakin banyak kompor induksi digunakan,” terangnya.

Untuk itu pihaknya berharap dengan kerjasama tersebut terjadi simbiosis mutualisme, terkait biaya pemasangan sambungan baru listrik di perumahan MBR atau rumah subsidi.

Kedua, soal transisi peraturan MBR. Menurutnya ada peraturan baru, namun tidak bisa serta merta jalan, sehingga menyebabkan kegiatan pengembang di sektor tersebut menjadi berhenti. 

"Padahal solusinya, mungkin dengan transisi bisa teratasi," lanjutnya.

Sedangkan yang ketiga, pihaknya berharap program perumahan MBR bisa mendapat kekhususan dalam perizinan, sehingga pengembang mendapatkan kemudahan.

“Setidaknya seperti PP 64/2016 tentang Pembangunan Perumahan MBR, namun diperbaiki sedikit dan diperluas sedikit. Istilahnya, diekstensifikasi sampai 1.000 unit rumah MBR, jika di Pulau Jawa, itu luasan lahan sekitar 110 hektar," lanjut Endang.

Untuk itu, pihak berharap kebijakan khusus terkait pembangunan rumah MBR bisa diberikan kembali, karena sekarang ini kekhususan tersebut sudah tidak ada.

Dalam kesempatan tersebut, Endang juga menandaskan permintaan rumah MBR tetap tinggi, meski saat ini perekonomian juga belum kembali pulih sepenuhnya akibat pandemi Covid-19.

“Hanya realisasi akad, yang menurun, karena kehati-hatian dari pihak perbankan, namun kalau penjualannya tetap kuat,” pungkasnya.

Penulis : arr
Editor   : edt