Inspektorat Jenderal Kemenkumham Turun Tim PMPI Ke Rutan Salatiga dan Ambarawa


MENINJAU : Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Tholib, saat meninjau bagian Rutan Salatiga, Selasa (11/1). Foto : Ernawaty

SALATIGA, WAWASANCO. Sebagai upaya mengukur seberapa besar nilai integritas pegawai, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Tholib, turunkan Tim Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI), Selasa (11/1). 

Dua Rutan yang dituju, yakni Rutan Kelas IIB Salatiga dan Rutan Ambarawa, Jawa Tengah. 

Saat ditemui di Rutan Kelas IIB Salatiga, Tholip menjelaskan kedatangannya ke Rutan Salatiga bersama tim PMPI dalam rangka untuk mensurvei Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

Sebagai informasi, Zona Integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementerian yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) di dalam hal WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dan untuk mewujudkannya melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Tim mencari dan mengukur indeks integritas pegawai di Kemenkum HAM khsususnya di wilayah Jateng," kata Tholib. 

Ia membandingkan jika di KPK terdapat SPI, namun di lingkungan Kemenkumham RI untuk mengukur integritas internal. Dengan tujuan mengukur seberapa besar nilai integritas pegawai harus dikaitkan dengan layanan publik yang diberikan. 
 
"'Kan' ini kaitannya nanti dengan pembangunan zona integritas. Kan kita sudah membangun WBK dan WBBM. Dimana, tiap tahun 'kan' selalu dikonotasikan dan itu kita cuman mau secara secara keseluruhan. Nantinya Kemenkumham akan menilai integritas berapa sih, itu kita ukur nanti berdasarkan sample-sample yang kita ambil," paparnya. 

Dan jika pada akhirnya Kemenkumham ingin memetakan seberapa besar pelayanan publik yang diberikan oleh seluruh jajaran, pihaknya tidak segan memberikan rasa puas terhadap yang dilayani. 

Namun jika diketahui masih rendah, pihaknya siap melakukan treatment. Hal ini sekaligus menjadi peringatan kepada Rutan dan Lapas agar lebih profesional. 
"Kan Salatiga hasilnya belum kita dapatkan ini baru di masukin data," imbuhnya. 

Ia menerangkan, Kemenkumham ingin memetakan seberapa besar pelayanan publik yang diberikan oleh seluruh jajaran, pihaknya tidak segan memberikan rasa puas terhadap yang dilayani. 

Dalam kesempatan butu, Tholip juga memberikan angin segar sekaligus merestui Kepala Rutan Kelas IIB Salatiga Andri Lesmano menambah ruang tahanan. 

Tholip membeberkan, persoalan utama dihadapan Rutan dan Lapas di Indonesia saat ini adalah over kapasitas. 
"Kapasitas bukan menjadi masalah yang mudah bagi Rutan dan Lapas, itu masalah terbesar di Pemasyarakatan. Dengan mengatasi masalah over kapasitas bukan sesuatu yang mudah," paparnya. 

Karena itu sebetulnya, penanganan over kapasitas harusnya adalah bagian dari pembangunan politik hukum pemerintah. 

Ia menyebut, istilahnya di dalam Sistem Peradilan Pidana hanya (Rutan/Lapas) menerima saja apapun yang diputuskan oleh Hakim/ Kaksa dan Hakim yang dalam proses sidang. 

"Uang pasti, putusan itu harus diterima Rutan tidak ada kata menolak. Berapapun jadi kalaupun seandainya nanti off-nya 1000% ya tetap diterima dan itu terjadi memang terjadi ada yang lepas itu 1000% cover-nya," terang dia. 

Ia mencontohkan, di daerah (Rutan) di Riau memang kondisinya juga tidak memungkinkan. Sementara,  Kemenkum HAM RI membangun sangat tidak memungkinkan karena biaya yang sangat mahal. 

Ditambah lagi, dengan sistem bangun sekarang tanahnya harus jelas dan berasal dari Pemda.  

Sehingga, lanjut Tholib, jika memang Rutan Salatiga perlu penambahan ruangan tahanan bisa menggunakan bangunan disisi Barat yang telah dihibahkan ke Kemenkum HAM Jateng. 

"Jika harus nambah ya karena memang dengan isi 100 ya idealnya memang paling tidak untuk staf itu yang perlu apa ditambah. Kita kalau punya kan kalau memang nanti kemudian ada penambahan 'kan' otomatis harus ditambah juga petugasnya," imbuhnya. 

Sementara, Kepala Rutan Kelas IIB Salatiga Andri Lesmano menegaskan kunjungan dan monitoring Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Tholib, dinilainya sangat luar biasa. 

"Baru pertama Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkumham mengunjungi Rutan Salatiga. Apalagi diawal tahun ini merupakan kunjungan pertama dari Pimpinan Pusat Kemenkumham," ucap Andri Lesmano. 

Dengan adanya kunjungan ini, ia mengaku, Rutan Salatiga akan terus berkinerja terbaik. 
"Dan tentu saja, berintegritas serta terus berproses memberikan pelayanan terbaik bagi warga binaan maupun masyarakat," ujarnya. 

Sebelumnya, Tim dari Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkumham sidak kondisi ke Rutan Kelas IIB Salatiga. 

Tim 'blusukan' hingga ke bagian belakang Rutan yang memang terbilang luasnya terbatas. 

Tim dipimpin Tholib sempat menyapa sejumlah para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ruangan tahanan Narapidana laki-laki. Tim juga mengingatkan tidak menyimpan narkoba jika tidak ingin dipindahkan ke Nusakambangan. 

Ditemui terpisah, Humas Rutan Kelas IIB Salatiga Nurhadi menambahkan saat ini kondisi Rutan Salatiga dengan jumlah Warga Binaan (Wabin) sebanyak 157 Orang. 

"Kapasitas Rutan Salatiga saat ini sebanyak 56 orang. Dengan ruangan terdiri 12 kamar dan dua Sel," tandasnya.

Ia menerangkan, lahan dan bangunan eks kantor Pengadilan Negeri (PN) di Jalan Laksda Yos Sudarso Salatiga kedepan akan digunakan untuk hunian narapidana wanita. 
"Lahan itu sebelumnya telah diserahkan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah," tutur Andri, beberapa waktu lalu. 

Saat ini, akunya, Rutan Salatiga tengah disiapkan detail engineering design (DED) pembangunan ruang pembinaan dan hunian warga binaan wanita. Diharapkan pembangunan bisa segera dilaksanakan.

Dan adanya Transfer lahan eks Kantor PN seluas 1.134 meter persegi, menjadi solusi atas keterbatasan lahan serta sarana prasarana selama ini. 

Selama ini ruang hunian warga binaan wanita berada di blok belakang. 

"Nantinya setelah perluasan dan pembangunan ruang hunian di lahan eks kantor PN selesai, akan dipindah ke lokasi tersebut," paparnya. 

Penulis : ern
Editor   : edt