Carut Marut Penempatan Guru Rekrutmen PPPK, Sekolah Swasta Jadi Korban, Bagaimana Resolusinya?


MEMAPARKAN : Perwakilan BMPS PKSS Jateng serta DPRD Jateng, saat memaparkan persoalan PPPK disela prescon resolusi dampak rekrutmen PPPK terhadap sekolah swasta di Jateng, Rabu (12/1/2022).

SEMARANG, WAWASANCO - Pemerintah melalui program Aparatur Sipil Negara-Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN-PPPK), berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk guru honorer dan guru swasta. 

Namun akibat pelaksanaannya yang masih carut marut, justru pihak sekolah, terutama swasta yang menjadi korban.

Banyak guru sekolah swasta yang diterima melalui jalur ASN-PPPK, justru ditempatkan di sekolah negeri, bukan dikembalikan lagi ke sekolah asal, akibatnya banyak sekolah swasta di Indonesia, termasuk di Jateng yang menjadi kekurangan murid.

"Kegelisahaan muncul, khususnya penyelenggara sekolah swasta. Kegelisahan dalam dampak yang dirasakan terkait rekrutmen guru honorer PPPK. Kembalikan guru kami yang lolos PPPK ke sekolah asal," kata Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jawa Tengah, Karnadi Hasan, disela prescon resolusi dampak rekrutmen PPPK terhadap sekolah swasta di Jateng, Rabu (12/1/2022).

Jika guru swasta yang lolos PPPK kembali ke sekolah asal, kata dia, memberikan keuntungan memajukan pendidikan di sekolah tersebut dan pendidikan di daerah tersebut pada umumnya.

Apalagi, guru swasta yang lolos PPPK tersebut dijadikan guru penggerak seperti halnya program dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Banyak guru sekolah swasta yang pindah ke sekolah negeri, usai diterima lewat PPPK tersebut, membuat pihak sekolah asal kelimpungan. 

"Di saat sekolah sudah siap melakukan kegiatan belajar mengajar, tetapi banyak guru yang diterima PPPK. Kami meminta, agak menuntut pemerintah mendengar dan memperhatikan aspirasi kami terkait guru swasta di program PPPK," tegasnya.

Hal senada juga disampaikan perwakilan Paguyuban Kepala Sekolah Swasta (PKSS) Jateng, sekaligus Kepala Sekolah SMK Mataram Semarang, Sri Sugianto, S.Pd., M.Si.

Dipaparkan, banyak sekolah swasta di Jateng, terutama di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya, yang saat ini kekurangan guru, akibat migrasi ke sekolah negeri, usai diterima di jalur ASN-PPPK.

"Setelah kami data, meski belum semua data sudah masuk, namun hampir 20 persen guru swasta di Semarang dan sekitarnya, sekarang ini bermigrasi ke sekolah negeri setelah diterima PPPK," ucapnya.

Pihaknya pun mengaku kecewa, karena dengan migrasi tersebut, banyak sekolah swasta yang menjadi kekurangan murid.

Persoalan lainnya, banyak guru yang bermigrasi ke negeri tersebut, merupakan guru unggulan di sekolah swasta sebelumnya.

"Jujur saja, banyak dari guru yang migrasi ini, sudah kita bina sejak awal. Dari guru baru, yang kemudian kita biayai untuk ikut pelatihan kompetensi, agar SDM mereka meningkat, namun setelah jadi, justru mereka ini kemudian pindah ke negeri, setelah diterima di PPPK," tegasnya.

Ditegaskan, pihak sekolah swasta tetap mendukung program PPPK untuk meningkatkan kesejahteraan guru, namun dalam penempatan guru yang diterima PPPK, diharapkan bisa kembali ke sekolah asal.

Menurutnya ada tiga hasil resolusi dampak rekrutmen PPPK terhadap sekolah swasta Jateng, yakni mengembalikan guru-guru swasta yang lolos PPPK ke sekolah asal, kemudian tidak ada dikotomi antara sekolah swasta dan negeri, serta pemerintah memberikan apresiasi yang sama antara sekolah swasta dan negeri.

Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng, Muh Zen Adv juga menyampaikan hal senada.

Pihaknya meminta agar guru sekolah swasta yang lolos seleksi PPPK bisa ditempatkan di sekolah asal. Artinya, dengan status guru ASN PPPK, namun mereka tetap mengajar di sekolah swasta.

"Solusinya yakni membuat peraturan bahwa ASN PPPK yang lolos bisa mengajar di sekolah asal. Guru swasta lolos PPPK jangan merusak struktural yang dibangun pada awal tahun pembelajaran ini," terangnya.

Jika pun tidak, bisa menerapkan UU Nomor 5 tahun 2014, tentang penempatan ASN-PPPK,yang menyebutkan bahwa pemerintah bisa menugaskan ASN PPPK di sekolah swasta.

Artinya, guru yang lolos PPPK bisa diperbantukan di swasta.

"Ada klausul, kalimat guru PPPK bisa ditugasi di sekolah swasta," papar Ketua Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Provinsi Jateng tersebut.

Oleh karena itu, ia meminta agar Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) bisa mengimplementasikan aturan tersebut ke dalam petunjuk teknis dan pelaksanaan proses seleksi PPPK.

Ia mengatakan, kebanyakan guru swasta yang diterima PPPK merupakan guru produktif yang memiliki prestasi.

Selain itu, mereka juga guru swasta yang telah lolos Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan pemilik sertifikat pendidik atau serdik.

Seperti diketahui, guru bersertifikat pendidikan (beserdik) memperoleh afirmasi 100 persen saat proses seleksi PPPK, sehingga mereka memiliki kesempatan besar untuk menjadi ASN PPPK.

"Persoalannya bukan karena afirmasi ini, namun kenapa guru swasta yang diterima PPPK, justru ditempatkan di sekolah negeri, sehingga sekolah swasta asal tersebut, jadi kekurangan guru," tegasnya.

Menurutnya, hal ini, yang perlu pemerintah benahi. 

"Jangan beranggapan bahwa pemerintah hanya mengurusi sekolah negeri saja, sementara swasta dikembalikan ke masyarakat. Jadi dua-duanya harus diperhatikan pemerintah," tegasnya. 

Penulis : arr
Editor   : edt