SALATIGA, WAWASANCO. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Lucky Agung Binarto menyoroti komitmen dan 'outcome' yang dirasakan masyarakat dalam pelayanan diberikan Rutan Kelas IIB Salatiga.
Point tersebut disampaikan Lucky saat lawatannya ke Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga, Rabu (30/3) petang.
Didampingi Kepala Divisi Administrasi Kemenkumham Jateng, Kepala Rutan Salatiga, Kepala Lapas Ambarawa serta Kepala Rutan Kelas IIB Salatiga Andri Lesmano, Lucky mengkritisi
peningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Peningkatan SDM dan bukan hanya Sapras yang ditekankan tapi juga komitmen dan 'outcome' yang dirasakan masyarakat," tandasnya.
Peninjauan secara 'on the spot' diakuinya dalam rangka tugas dan kinerja jajaran di Rutan Kelas IIB Salatiga sekaligus Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan.
Hasilnya, lanjut dia, kantor bersih Rutan Salatiga tergolong bersih. Hanya tinggal menguatkan SDM jajaran Rutan Salatiga.
Tak segan, Lucky mengawali penguatan dengan mengapresiasi keberhasilan Rutan Salatiga.
Ia juga memberikan catatan lainnya yang perlu diperhatikan seluruh staf dan karyawan Rutan Salatiga yakni selalu menjaga soliditas dan kekompakan.
Selain itu, komitmen di setiap pegawai dalam mewujudkan Zona Integritas juga mendapat perhatian mantan Kepala Biro Umum ini.
"Karena tidak mungkin satu kantor hanya dikerjakan satu Kepala Kantor saja. Tapi secara keseluruhan, kita bekerja untuk siapa. Kalau bukan lain untuk masyarakat," bebernya.
Menjelang puasa dalam hitungan hari kedepan, ia pun mengharapkan agar Rutan Salatiga selalu bbisa memperhatikan dan mempertahankan kondusifitas. Terutama peningkatan rohani khususnya bagi penghuni Rutan beragama Islam.
Dalam kunjungannya ini Lucky juga menyampaikan terkait progres pengembangan Rutan Kelas IIB Salatiga yang memasuki babak baru.
Dimana, terkait anggaran penambahan Sarana Prasana Rutan minimalis tersebut telah diusulkan untuk dibahas dalam APBN.
"Saat ini, sudah diusulkan di anggaran APBN Kemenkum HAM. Yang pasti, pengembangan Rutan Salatiga yang tergolong minimalis ada penambahan bangunan. Kedepan bisa dioptimalkan di Gedung bekas Sidang ini," sebutnya.
Pengembangan Rutan atau Lapas di seluruh Indonesia saat ini diakuinya bergantung kepada kemampuan keuangan negara. Sehingga, Kemenkumham akan melihat skala prioritas.
Disinggung apakah Pemda akan dilibatkan dalam pengembangan tersebut, ia mengakuinya. Namun bukan dalam hal anggaran.
"Terkait komunikasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda), yang jelas bukan anggaran karena berbeda Pemda APBD dan Kemenkumham APBN. Tapi yang pasti akan berkomunikasi terkait sarana prasarana masih dimungkinkan," sebut Lucky, melanjutkan peninjaunya.
Penulis : ern
Editor : edt