ASN Digeser Akan Dievaluasi, Pj Wali Kota Salatiga Pastikan Kantongi Izin Kemendagri


Pj Wali Kota Salatiga Sinoeng Rahmadi. Foto : Ernawaty

SALATIGA, WAWASANCO - Pj Wali Kota Salatiga Sinoeng Rahmadi memastikan mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melakukan evaluasi, koreksi atas jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Evaluasi ini, buntut ' kekeliruan penempatan sejumlah jabatan ASN di lingkungan Pemkot Salatiga dilakukan jaman pemerintahan pejabat lama.

Sekda Salatiga Wuri Pujiastuti pun, telah ia perintahkan ke Jakarta untuk meminta izin dan persyaratan untuk melakukan penyesuaian jika harus dilakukan.

"Saya juga sudah meminta kepada bu Sekda ke Kemendagri untuk mengurus perizinan terkait evaluasi ASN. Langkah ini untuk mengantisipasi jika memang harus dilakukan penyesuaian," kata Sinoeng kepada wartawan di ruang kerjanya, kemarin. 

Izin Mendagri untuk melakukan koreksi atas jabatan bagi ASN yang mengalami perombakan dan pergeseran di era pemerintah pejabat lama akan dilakukan secara pararel. 

"Tentu saya akan pararel, bukan pencermatan. Kami harus mengajukan izin untuk langkah-langkah jika perlu koreksi peninjauan ulang (ASN yang dirombak dan digeser)," tuturnya. 

Lebih jauh ia memaparkan, izin dikantongi bersamaan dengan proses pencermatan inspektorat dan BKPSDM. Dan jika memang diperlukan koreksi akan langsung dilakukan. 

Dalam evaluasi yang akan berjalan, tak akan menggeneralisir ASN yang digeser semua salah. 
"Semua harus didudukkan sesuai dengan kompetensi pejabat. Jika ada peninjauan ulang berdasarkan pencermatan yang dilakukan BKPSDM dan Inspektorat maka akan langsung dilakukan," tegasnya. 

Dalam mengevaluasi ASN yang digeser diduga tidak sesuai regulasi itu, Pj Wali Kota mengaku tidak akan menggunakan istilah perbaikan birokrasi. Dan terlebih dahulu membentukan Tim melibatkan unsur kelompok masyarakat seperti NU, Muhammadiyah, BKGS, IAIN hingga UKSW. 

"Kami akan melibatkan unsur masyarakat, kelompok masyarakat yang memberikan representasi publik. Termasuk akademisi, saya juga bicara dengan teman-teman dari Ormas seperti ulama, kemudian Muhammadiyah, koordinasi dengan gereja-gereja Salatiga, IAIN Insyaallah itulah yang menjadi representasi publik. Bagaimana seorang pejabat publik itu seharusnya jangan sampai kemudian semata-mata," terangnya. 

Tim akan bekerja dengan melihat persyaratan administratif terpenuhi atau tidaknya bagi seorang ASN bisa menempati jabatan tersebut. 

Selanjutnya, tim yang akan menentukan dan hanya memberikan rambu-rambu. 
"Jadi bukan karena Sinoeng suka dengan ASN si A lantas ditempat di sini. Atau saya tidak suka dengan si B, ditempatkan di sini. Tapi karena tim bekerja termasuk kinerja di mata publik," ujarnya. 

Sebelumnya, dua pejabat Pemkot Salatiga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Salatiga Ir. Mustain Soeradi dan Kepala Inspektorat Prasetya Ichtiarto menyebutkan penempatan sejumlah jabatan ASN di lingkungan Pemkot Salatiga tidak sesuai regulasi. 

Keduanya menyebutkan, akan dilakukan evaluasi jabatan dengan banyaknya ASN yang dimutasi di jelang akhir masa jabatan Walikota lama jika ada kekeliruan. 

Seperti diketahui, ada kejanggalan penempatan ASN pasca lengsernya pejabat lama. Dimana, jabatan eselon 4a, padahal belum memiliki pangkat yang sesuai. 

Ada juga ASN dengan posisi golongan IV/a menempati jabatan lebih tinggi.  Untuk jabatan struktural maka pangkat ASN bawahan harus lebih rendah dari pejabat atasannya. 

Penulis : ern
Editor   : edt