Penetapan Tersangka Dinyatakan Tak Sah, Pelapor: Hakim Khilaf Membuat Pertimbangan


SIDANG : Sidang praperadilan yang diajukan kedua tersangka kasus pemalsuan di PN Semarang, Senin (20/6/2022)

SEMARANG, WAWASANCO - Hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang menyatakan penetapan tersangka RR dan EMK oleh Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, tidak sah.

Hal itu berdasarkan putusan hakim tunggal, dalam sidang praperadilan yang diajukan kedua tersangka kasus pemalsuan di PN Semarang, Senin (20/6/2022).

Pelapor yang merupakan kuasa hukum korban, Heri Oktavianto menyayangkan putusan tersebut.

Menurutnya, kedua tersangka tidak pernah mempermasalahkan alat bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka oleh penyidik. Tapi justru hakim mempermasalahkannya.

"Menurut kami, hakim telah khilaf dalam membuat pertimbangan putusan. Di mana hakim praperadilan masih mempermasalahkan alat bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka," paparnya, dalam keterangan resmi yang diterima.

Dikatakannya, hakim praperadilan menyatakan masih diperlukannya novum atau alat bukti baru guna menetapkan tersangka RR dan EMK.

Padahal, lanjutnya, dalam hal Praperadilan, hakim cukup berpedoman Pasal 184 KUHAP. Yang mana, hakim fokus pada penyidik apakah sudah mempunyai 2 alat bukti atau belum dan diperolehnya legal atau tidak.

Bukan mempersoalkan kualitas alat bukti dalam menetapkan tersangka, di antaranya apakah alat bukti itu sudah pernah dipakai atau belum.

"Menurut kami, 2 alat bukti sudah cukup. Keterangan saksi, keterangan ahli. Kemudian surat atau bukti otentik juga sudah ada. Sehingga menurut kami, alat bukti sudah cukup," ucapnya.

Dengan adanya putusan tersebut, Heri menilai, ada kekeliruan yang dilakukan hakim dalam memutus perkara tersebut. Sehingga, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan membuat laporan ke Komisi Yudisial (KY).

Dalam sidang putusan praperadilan, hakim tunggal mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan kedua tersangka yaitu RR dan EMK.

"Menyatakan, penetapan tersangka yang dilakukan termohon (Ditreskrimum) adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat," ucap hakim, dalam putusannya.

Dalam pertimbangannya, hakim menyinggung tentang RR dan EMK yang dahulu pernah ditetapkan sebagai tersangka. 

Namun, saat itu penyidikan dihentikan.

Atas dasar itu, kemudian dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Namun, SP3 itu kemudian digugat kembali oleh pelapor ke PN Semarang. Berdasarkan putusan hakim, akhirnya penyidikan dilanjutkan kembali.

Hanya saja, dalam putusan Praperadilan yang diajukan kedua tersangka, hakim berpendapat harus ada bukti baru atau novum yang mampu membuka unsur-unsur pidananya sampai terpenuhi.

Pasalnya, penyidik hanya menjadikan alat bukti lama untuk menetapkan kembali keduanya sebagai tersangka. Maka, penyidik dinilai tidak mampu menghadirkan novum.

"Maka dapat dikonklusikan, secara fakta tidak ada suatu bentuk novum, melainkan hanya persamaan suatu fakta yang diambil alih dari proses penyidikan terdahulu," ungkap hakim.

Penulis : rls
Editor   : edt