Perkara Dugaan Korupsi Diusut Kejati Jateng, Pengacara PT Citra Guna Perkasa Minta Audit Investigasi Komisi Kejaksaan


MEMAPARKAB :  Kamaruddin Simanjuntak bersama timnya mendatangi Komisi Kejaksaan di Jakarta, untuk meminta perlindungan hukum dan keadilan terhadap kliennya yang merupakan pengusaha Semarang

SEMARANG WAWASANCO - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah kembali membuka kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pemberian kredit Bank Mandiri dan Bank BRI Agroniaga Cabang Semarang ke PT Citra Guna Perkasa pada 2016 lalu.

Padahal, saat ini PT Citra Guna Perkasa (CGP) telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang dan dalam proses pembayaran semua tagihan para krediturnya. Termasuk di antaranya kedua bank tersebut.

Koordinator Aliansi Masyarakat Pemerhati Hukum Indonesia (AMPHI), Andi Susilo menilai, Kejati Jawa Tengah salah dalam melakukan penanganan perkara tersebut.

"Hakim telah memutus PT CGP secara keperdataan yaitu pailit dan ada proses pembayaran. Sehingga, Kejati Jateng salah jika membawa perkara itu ke pidana. Bisa jadi ada kesalahan dalam penanganannya," kata Andi, dalam release yang diterima redaksi, Minggu (20/11/2022).

Andi mengungkapkan, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa apabila ada pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu.

"Oleh karenanya, Kejaksaan tidak bisa memaksakan pertanggungjawaban pidana atas perkara yang sudah diputus perdata. Apalagi sudah ada proses penyelesaiannya dengan membayarkan kredit yang diberikan," ujarnya.

Jika Kejaksaan memaksakan penanganan perkara tersebut dengan menerapkan UU Tipikor, patut diduga ada upaya kriminalisasi dengan menersangkakan pihak penerima kredit maupun yang terkait.

Terpisah, pengacara Kamaruddin Simanjuntak bersama timnya mendatangi Komisi Kejaksaan di Jakarta, untuk meminta perlindungan hukum dan keadilan terhadap kliennya yang merupakan pengusaha Semarang.

"Klien kami secara pribadi adalah sebagai avalis atau penjamin atas hutang piutang perusahaan (PT CGP--red) atas pemberian kredit oleh Bank Mandiri. Sebagai penjamin, klien kami menyerahkan sertifikat beberapa bidang obyek tanah dan bangunan," katanya.

Dalam perjalanannya, kliennya tersebut telah melepaskan saham dan pengurusan pada PT CGP sehingga tidak ada ikatan apapun lagi.

Kendati demikian, kliennya selaku penjamin kredit, tetap menjadikan sertifikat beberapa bidang tanah yang dimiliki sebagai agunan.

Hingga kemudian, PT CGP diputus pailit oleh PN Semarang yang kemudian penyelesaian semua tagihan hutang piutang diurus oleh kurator yang ditunjuk oleh hakim.

"Klien kami adalah juga korban dari adanya pailit dimaksud, terbukti bahwa klien kami selaku penjamin hutang piutang perusahaan, sampai saat ini belum juga mendapatkan ganti rugi atas obyek jaminan hutang piutang perusahaan dimaksud," jelasnya.

Namun, lanjutnya, justru kliennya tersebut saat ini dijadikan tersangka oleh penyidik Kejati Jawa Tengah atas dugaan tindak pidana korupsi pada pemberian kredit oleh Bank Mandiri dan BRI Agroniaga Cabang Semarang.

"Klien kami selaku korban, merasakan ada hal yang tidak wajar dalam proses dan prosedur perkara yang dilakukan oleh Kejati Jawa Tengah. Selain itu, ada hal yang janggal, dan ketidakadilan serta kesewenang-wenangan yang telah  dilakukan oleh penyidik," lanjutnya.

Oleh karenanya, pihaknya meminta perlindungan hukum kepada Komisi Kejaksaan RI atas dugaan kriminalisasi kliennya.

Disamping itu, juga untuk meminta dilakukan audit investigasi atas permasalahan yang menimpa kliennya agar perkara tersebut menjadi terang dan jelas. ***

Penulis : rls
Editor   : edt