Pelaku Usaha Angkutan - Transportasi Dukung Penerapan Skema Full Registran Biosolar Subsidi, Ini Alasannya


Focus Group Discussion Wartawan Ekonomi Semarang bersama Pertamina di Hotel Patra Semarang, Selasa 23 Mei 2023. 

SEMARANG WAWASANCO - Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Cabang Tanjung Emas Semarang, Supriyono, mendukung langkah pemerintah, dalam hal ini Pertamina, terkait Skema Full Registran Biosolar Subsidi khususnya di Jawa Tengah.

Hal tersebut ditegaskannya saat hadir sebagai pembicara dalam Focus Group Discussion Wartawan Ekonomi Semarang bersama Pertamina di Hotel Patra Semarang, Selasa 23 Mei 2023. 

Selain Supriyono, hadir sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut Koordinator Pengaturan BBM BPH Migas Anwar Rofiq, Analis Pengembangan Energi ESDM Jateng Ninditya, dan dosen FEB Unnes, Bayu Bagas Hapsoro.

"Pembelian biosolar atau solar bersubsidi dengan QR Code saat ini menjadi solusi nyata untuk mencegah penyalahgunaan solar subsidi di lapangan. Pembelian juga menjadi lebih mudah dan aman," paparnya.

Ditegaskan program pembelian solar dengan nomor polisi yang kemudian disempurnakan dengan barcode, yang terangkum dalam aplikasi MyPertamina, lebih mudah dan aman.

"Mudah-mudah dengan program tersebut dapat mengurangi penyimpangan yang terjadi," kata Supriyono.

Disisi lain, pihaknya berharap, skema yang sudah diimplementasikan dapat terus ditingkatkan dengan pelacakan radius kendaraan lebih canggih agar kecurangan tidak terjadi.

Tim saber  juga perlu dibentuk agar oknum nakal takut melakukan kecurangan.

"Misalnya hari ini, beli solar bersubsidi 200 liter di Kota Semarang, kalau besoknya kendaraan tersebut kembali beli solar dengan angka 200 liter di Kota Semarang, ini patut dicurigai karena tidak mungkin dalam kurun satu hari BBM tersebut langsung habis. Kecuali kalau besoknya, beli di Jakarta. Ini yang menjadi usulan kami," terangnya.

Sementara, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Semarang, Bayu Bagas Hapsoro, yang juga hadir sebagai pembicara FGD menilai, program pembelian solar QR Code memudahkan pengguna maupun Pertamina karena mendapatkan data riil time.

Hal ini ditempuh supaya bisa mengetahui potensi kebocoran.

“Potensi solar yang keluar apakah terjadi kebocoran jelas akan terlihat, sistem yang sudah online sangat mudah di monitoring. Pengawasan mudah bisa melihat titik di SPBU berkurang sehingga dapat jadi acuan pengambilan keputusan,” katanya.

Bayu menambahkan, adanya program pembelian solar dengan Qr Code memudahkan pengguna maupun Pertamina karena mendapatkan data riil time sehingga bisa mengetahui potensi kebocoran.

"Potensi solar yang keluar apakah terjadi kebocoran jelas akan terlihat, sistem yang sudah online sangat mudah di monitoring. Pengawasan mudah bisa melihat titik di SPBU berkurang sehingga dapat jadi acuan pengambilan keputusan," ujarnya. 

Ia menyampaikan, data pengguna yang sudah masuk harus dijaga karena merupakan privasi yang sensitif. Jangan sampai data pribadi dari KTP, nomor kendaraan dan lainnya bocor yang dapat dijual bebas secara online. 

"Data konsumen yang diolah cukup sensitif, apabila data tersebut dijual sangat berbahaya. Keamanan data juga harus diperhatikan perlindungannya," ungkapnya.

Sementara, Koordinator Pengaturan BBM BPH Migas, Anwar Rofiq menyampaikan, BPH Migas bersama Pertamina, Pemerintah dan stakeholder terkait akan terus melakukan pemantauan penyaluran solar subsidi tepat sasaran dan memastikan tidak akan terjadi kelangkaan.

Kuota solar subsidi tahun 2023 memiliki suplai yang sangat cukup mencapai 17 juta KL, lebih besar dibandingkan 2022. 

"Pendistribusian solar subsidi adalah tanggung jawab bersama, pemerintah, pemda, pengusaha untuk terus menjaga agar penyaluran tepat sarana agar memberi peningkatan pertumbuhan ekonomi," ungkapnya. 

Sedangkan, Analis Pengembangan Energi ESDM Jateng, Ninditya menyampaikan, Pemprov Jateng terus memfasilitasi pengajuan jumlah kuota solar subsidi yang diperlukan oleh pengusaha, narayana dan pihak terkait.

"Pemprov Jateng memfasilitasi kuota yang akan diusulkan ke pemerintah pusat, kemudian pada saat momen Natal dan Tahun Baru juga ikut melakukan pemantauan LPG, BBM, Solar untuk terus mendukung penyaluran tepat sasaran," pungkasnya.

Di wilayah Jateng-DIY, pemerintah melalui Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah telah memulai implementasi transaksi BBM Subsidi Tepat dengan Skema Full Registran Biosolar Subsidi sejak 18 Mei 2023 lalu di 26 kota/kabupaten di Jawa Tengah.

Sedangkan untuk sembilan kota lainnya di Jawa Tengah meliputi Boyolali, Karanganyar, Klaten, Kota dan Kabupaten Magelang, Sragen, Sukoharjo, Surakarta, dan Wonogiri, dan DIY akan dimulai dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2023.

Penulis : rls
Editor   : edt