Sukirman: DPRD Jateng Dukung dan Kawal Inovasi Pemprov Jateng Tanggulangi Kemiskinan 

SEMARANG, WAWASANCO – DPRD Jateng berupaya terus mengawal pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah, setelah Pemprov Jateng melakukan program-program upaya untuk pengentasan kemiskinan.

Menurut Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman, sejumlah progam Pemprov Jateng telah dilakukan di antaranya mendorong dan memberikan bantuan usaha mikro untuk UMKM, program BLT, bantuan rehab rumah layak huni (RLTH) hingga program menjaga kestabilan harga barang pokok, serta mengadakan balai latihan kerja, termasuk di sejumlah pondok pesantren.

“Kami pun juga berupaya semaksimal mungkin, untuk ikut mndorong upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jateng, termasuk salah satunya progam pencegahan stuting di berbagai daerah,” ujar Sukirman, Kamis (13/7).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, pihaknya terus mendukung progam pemerintah dalam perkembangannya dan inovasi yang mulai dilakukan oleh UMKM. Misalnya, terhadap UMKM yang mulai masif melakukan branding produk, hingga berjualan online hingga mendapatkan omzet yang semakin meningkat.

Pemprov Jateng, lanjutnya, sebenarnya juga sudah banyak berupaya dalam pengentasan kemiskinan. Sudah banyak program yang dilakukan, seperti program BLT, BPJS, RTLH dan program yang lain dan cukup membuahkan hasil.

Sukirman menambahkan, kemiskinan bisa terjadi karena orang tersebut kehilangan pendapatan, bisa karena menjadi korban PHK, atau manula yang sudah tidak bisa lagi bekerja produktif hingga kehilangan penghasilan.

Sedangkan di Indonesia, ada istilah kemiskinan ekstrem yang merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperi makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi.

Hal itu bisa disimpulkan bahwa kemiskinan ekstrem berbeda dari kemiskinan biasa, mengingat kemiskinan ekstrem tidak hanya menyangkut masalah besar kecilnya pendapatan, melainkan lebih dari itu.

“Definisi kemiskinan ekstrem itu lebih pada orang tersebut yang sudah tak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, seperti makan. Sangat berbeda dengan kemiskinan yang terjadi di desa misalnya,” tutur politikus dari PKB Jateng itu.

Dengan demikian, tutur Sukirman, kemiskinan di desa bisa dilihat dari kondisinya, miskin tetapi memelihara kerbau atau memiliki sawah, walau kondisi rumahnya tidak layak. Gambaran seperti warga desa itu belum masuk kategori kemiskinan ekstrem tetapi kemiskinan biasa. Di Jateng yang masuk kategori miskin sebanyak 400.000, sedangkan yang masuk kategori kemiskinan ekstrem mencapai sebanyak 32.000.

“Bahkan saat ini pendataan telah kami lakukan di seluruh wilayah Jateng dan progressnya mencapai 70%. Kecuali di Cilacap yang telah mencapai 100%,” ujar Sukirman.

Menurutnya, seseorang yang dianggap kategori kemiskinan ekstrem batasnya adalah pendapatan di bawah Rp40.000/hari. Sementara jika masih memiliki penghasilan alamiah seperti bercocok tanam di sawah sendiri, bukan lahan sawah orang lain, juga memiliki ternak kerbau itu masih masuk kategori kemiskinan, belum ekstrem.

Sedangkan untuk mengurangi angka kemiskinan, bisa dilakukan misalnya dengan melakukan padat karya, atau melibatkan investasi untuk membuka lapangan kerja dengan penghasilan lebih tinggi lagi, pelatihan membuka usaha mandiri. “Ya, kami berharap program-program yang telah diciptakan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, sehingga kita dapat terus bersama menekan angka kemiskinan di Jateng,” tuturnya.

Selain dari bantuan pemerintah, masyarakat diharapkan juga sadar diri, dan ikut melakukan perubahan agar angka kemiskinan tidak terus naik.

Kepala daerah juga diharapkan bisa berkolaborasi dengan perusahaan terkait peluang kerja bagi warga kategori miskin ekstrem. Langkah itu dilakukan, sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi dan melepaskan mereka dari garis kemiskinan.

Sukirman juga meminta gubernur dan para bupati/wali kota supaya mendata secara detail kembali kondisi kemiskinan di daerah masing-masing. Dengan validitas data kemiskinan yang terbarukan, pemerintah daerah dapat fokus menangani serta mengurangi jumlah kasus di daerah masing-masing.

Sukirman mengatakan upaya penurunan angka kemiskinan harus dilakukan secara serius dan menyasar beberapa daerah yang masuk kategori angka kemiskinan ekstrem masih tinggi. (Adv/Anif)

Penulis : au
Editor   : edt