SEMARANG, WAWASANCO - Pendataan Keluarga tahun 2022 menunjukkan bahwa Angka Kelahiran (Total Fertility Rate) Provinsi Jawa Tengah berada di angka 2,15 per Wanita Usia Subur.
"Namun demikian, tetap perlu terus menjaga stabilitas angka kelahiran di Provinsi Jawa Tengah karena merupakan provinsi penopang capaian nasional. Selain TFR, masih ada sasaran strategis yang lain masih perlu untuk ditingkatkan, terutama penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)," papar Inspektur Utama (Irtama) BKKBN RI Ari Dwikora Tono.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pengarahan sekaligus membuka Executive Meeting TNI manunggal Bangga Kencana Kesehatan Jawa Tengah di Semarang, Rabu (6/9/2023).
"Unmetneed atau kebutuhan ber-KB tidak terpenuhi yang saat ini masih di angka 11% juga terus diupayakan untuk terus diturunkan, melalui KIE dan pelayanan KB yang berkualitas bersama mitra kerja terkait," lanjutnya.
Untuk mencapai target tersebut, diperlukan upaya percepatan lintas program dan lintas sektor melalui penguatan deteksi dini dan intervensi yang tepat, baik intervensi spesifik maupun sensitif secara konvergen dan kolaboratif.
"Kami meyakini, dengan dukungan dari segenap mitra kerja strategis, termasuk di dalamnya Tentara Nasional Indonesia, maka target tersebut dapat dicapai. Dengan demikian cita-cita bangsa Indonesia untuk memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing akan segera terwujud," tambahnya.
TNI memiliki anggota yang tersebar sampai ke pelosok Tanah Air.
Selain itu, TNI juga memiliki fasilitas kesehatan yang memadai sehingga dapat menunjang pelaksanaan pelayanan KB yang berkualitas dan mudah dijangkau.
"Ditambah lagi personel Babinsa yang dikenal dekat dengan rakyat dan piawai memberikan sosialisasi dan KIE pada masyarakat," tandasnya, saat menyampaikan sambutan dari Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.
Diharapkan, setelah Executive Meeting ini seluruh pihak bisa segera bergerak melalui langkah-langkah yang diambil.
Termasuk diantaranya, mendorong masyarakat untuk mengikuti program Bangga Kencana baik menjadi akseptor KB maupun berpartisipasi aktif dalam upaya pembangunan keluarga;
Kemudian memberikan dukungan berupa tenaga medis, tenaga penggerak, sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan batas kemampuan TNI;
"Termasuk mengoptimalkan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas kesehatan TNI, utamanya untuk memberikan pelayanan KB Pasca Persalinan," ucapnya.
Selain itu juga mendukung pelayanan KB di daerah yang sulit dijangkau dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan TNI yang tersedia.
Di tempat yang sama, Kakesdam IV DiponegoroKol Ckm dr Tjoeng Armand TL SpKJ menyatakan, sumbangsih TNI, khususnya Kodam IV/Diponegoro dalam mengawal program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting cukup signifikan.
Hal tersebut dilakukan hingga melibatkan para Babinsa di lapangan untuk ikut serta menggerakkan dan menyadarkan masyarakat untuk membangun keluarga yang berketahanan serta mencegah stunting pada keluarga-keluarga berisiko stunting.
“TNI itu memiliki sub kordinasi hingga ketingkat desa, memilki rumah sakit dan para medis hingga di tingkat Kabupaten, serta memiliki Babinsa yang dapat mensosialisasikan tentang bangga kencana dan stunting,” jelasnya.
Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah Eka Sulistia Ediningsih mengatakan, peran TNI dalam program bangga kencana dan percepatan penuruan stunting sangat strategis karena TNI memiliki sumber daya manusia maupun fasilitas kesehatan yang memadai.
“Jadi dukungan TNI terhadap program bangga kencana sudah lama ya, nah keberhasilan program kb ini salah satunya dukungan penuh dari TNI,” pungkasnya.
Penulis : rls
Editor : edt