Koalisi Kependudukan Jateng Dilantik, Sonny: Semua Pihak Harus Terlibat dalam Pengendalian Angka TFR


Pelantikan pengurus KKI Provinsi Jawa Tengah, diawali dengan pembacaan surat keputusan (SK) Nomor : 02/SK/ KKI-PROVINSI/ VII/ 2023 Tanggal : 17 Juli 2023 dengan Ketua Dr. Ir. Retno Setyowati, MS

SEMARANG WAWASAN.CO - Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Dr. Sonny Harry B Harmadi mendorong agar seluruh pihak ikut terlibat dalam menjaga angka Total Fertility Rate (TFR)  Indonesia, termasuk di Jawa Tengah.

Upaya ini, agar angka TFR tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan atau pun kenaikan.

Hal tersebut disampaikannya disela pelantikan Pengurus KKI Provinsi Jawa Tengah, yang digelar bersamaan dengan Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Hotel Wujil Semarang, Kamis 9 November 2023.

Total Fertility Rate TFR  Indonesia Tahun 2020-2050, yang saat ini  sudah mencapai tahap replacement level  dan  akan mencapai angka di bawah 2.00. Sehingga jumlah penduduk Indonesia akan mengalami penurunan.

“Ini juga harus menjadi perhatian karena angka kelahiran yang dibiarkan turun drastis akan menimbulkan masalah, nah keseimbangan penduduk usia muda dan usia tua nantinya akan terganggu,” terangnya.

Termasuk di Jawa Tengah, saat ini angka TFR diangka 2,1 sehingga harus dijaga agar jangan terus menurun.

"Jika terus menurun, maka kita terancam kekurangan tenaga kerja atau generasi penerus bangsa, yang persoalan ini sudah mulai dihadapi negara-negara di dunia, seperti Jepang atau Korea Selatan," terangnya.

Sementara itu Ketua KKI Jawa Tengah  Dr. Ir. Retno Setyowati mengakui permasalahn besar yang masih ada saat ini terkait kualitas dan kuantitas penduduk, tidak bisa dihadapi dengan model pengendalian penduduk versi dulu.

“Pengendalian penduduk saat ini harus dengan dilakukan dengan versi yang baru, karena masyarakat sekarang sudah berubah, berbeda dengan masyarakat yang dulu, jadi pelayanannya pun harus menggunakan versi yang baru atau transformasi  sosial,” jelasnya.

Di tempat yang sama Direktur Analisis Dampak Kependudukan BKKBN RI  Faharuddin mengapresiasi  kepengurusan baru Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Jawa Tengah.  Mereka berasal dari kumpulan para akademisi dan praktisi  yang konsen dibidang Kependudukan.

“KKI ini kan para akdemisi dan praktisi yang sudah sangat mumpuni ya, nah ini sangat bermanfaat sekali bagi BKKBN sebagai corong kampanye program Bangga Kencana ya, tentu ide dan gagasannya akan dikaloborasikan dengan program kita,” tandasnya.

Sementara dalam pelantikan pengurus KKI Provinsi Jawa Tengah, diawali dengan pembacaan surat keputusan (SK) Nomor : 02/SK/ KKI-PROVINSI/ VII/ 2023 Tanggal : 17 Juli 2023 dengan Pengurus Harian sebagai Ketua : Dr. Ir. Retno Setyowati, MS; Wakil Ketua : Drs.Daru Purnomo, M.Si; Sekretaris Najib, S.E., M.M; Wakil Sekretaris : Dr. Dias Andris Susanto, M.Pd; Bendahara Heri Kusyanto, S.Kom., M.Sc, dan Wakil Bendahara : Fitriyani;

Selain itu dilengkapi pengurus komisi yakni Komisi 1 Bidang Pengendalian Penduduk, Komisi II Bidang Data dan Administrasi Penduduk, Komisi III Bidang Pengentasan Kemiskinan, Komisi IV Bidang Pembangunan Keluarga, Komisi V Bidang Pemberdayaan Perempuan, Komisi VI Bidang Pendidikan Kependudukan, Komisi VI Bidang Humas, Advokasi dan KIE, Komisi VII Bidang Percepatan Penurunan Stunting, dan Koalisi Muda Kependudukan.

 

Penulis : rls
Editor   : edt