Gandeng IBI, Ini Upaya BKKBN Susun RTL Penurunan Unmet Need dan Peningkatan KB Pasca Persalinan

SEMARANG, WAWASANCO - BKKBN terus mendorong peningkatan  komitmen  para  pemangku  kebijakan  (stakeholder) dalam  pelayanan KB Pasca Persalinan ( KBPP ) untuk  menurunkan  unmet  need.

Tim  Pokja penggerakan penurunan unmetneed dan stunting serta Tim Pokja Peningkatan Kespro dan KBPP mengadakan kegiatan “Workshop Strategi Penurunan Unmet Need dan Peningkatan KB Pasca Persalinan”, yang digelar di Semarang 14-15 November 2023.

Dari kegiatan yang diikuti Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Ketua PC IBI Kab/Kota, Kepala Dinas OPD Dalduk KB Kab/Kota tersebut, diharapkan mampu menyusun strategi dan Rencana Tindak  Lanjut  (RTL) penurunan unmet need dan peningkatan KB Pasca Persalinan di Kabupaten/Kota.

Selain itu juga terciptanya  komitmen  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  dalam  mendukung pencapaian target penurunan unmet need dan peningkatan KBPP, tersusunnya strategi dan RTL penurunan unmet need dan peningkatan KBPP.

Hal tersebut disampaikan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, saat membuka workshop Strategi Penurunan Unmet Need dan Peningkatan KB Pasca Persalinan di Semarang Selasa (14/11/2023).

"Tegakkan diagnosis dulu, mengapa unmet need naik, kalau sudah tahu mengapa naik, baru kita mencari solusinya agar tidak bingung dan salah, jadi cara mendiagnosis unmet need ini juga harus didiskusikan," terangnya.

Untuk itu, perlu ada diagnosis angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi atau unmet need yang terukur dengan jelas.

"Nah untuk itu kita harus mendekati klinik maupun rumah sakit melahirkan harus ada Program Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS), siapa saja yang melahirkan harus menawarkan pakai kontrasepsi, agar jaraknya itu tidak terlalu dekat,” jelasnya

Mayoritas 90 persen ibu sudah melahirkan di fasilitas kesehatan (faskes), sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyosialisasikan program KB secara lebih masif.

Untuk itu, Hasto berpesan, dalam workshop ini dapat mengurai penyebab meningkatnya unmet need secara lebih tajam dan mendasar.

"Harapan saya ada konklusi yang dieksekusi, kemudian menjadi instruksi yang dilaksanakan di bawah. Harus ada hasil yang mengubah suatu sistem, dan berdampak kepada masyarakat," tuturnya.

Sementara itu Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI ) Jawa Tengah Sumarsih menyampaikan, IBI merupakan mitra BKKBN dalam memberikan pelayanan kelahirkan maupun KB.

Bahkan IBI Jawa Tengah memiliki program bidan delima yang juga meningkatkan sumber daya manusia para bidan.

“Nah Bidan delima ini memberikan pelayanan yang berkualitas tentu berdampak terhadap ibu hamil dan malahirkan, nah setelah melahirkan mereka kita ajak untuk ber KB dengan menggunakan metode kontrasepsi janka panjang (MKJP)," pungkasnya.
 

Penulis : rls
Editor   : edt