Kredit Macet di BPR BKK Jadi Perhatian Khusus Komisi C 

MUNTILAN, WAWASANCO – Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah Bambang Haryanto meminta jajaran manajemen BPR BKK di Provinsi ini untuk fokus memperbaiki kinerja banknya dan lebih serius menangani masalah kredit macet (non-performing loans/NPL) yang masih cukup tinggi tahun 2023 lalu. 

Menurut Bambang Haryanto, rasio NPL di BPR BKK Temanggung sebesar 8,22% per Desember 2023 sudah masuk kategori tinggi. Pada periode sama di BPR BKK Muntilan sebesar 21,88%, itu sangat tinggi. 

“Rasio NPL di atas 5% itu harusnya menjadi alarm, apalagi sampai di atas 20%. Itu menunjukkan kemampuan manajemen BPR BKK masih perlu ditingkatkan, NPL tinggi juga menunjukkan kualitas kredit yang disalurkan kepada nasabah,” katanya usai memimpin giat monitoring dan evaluasi (monev) Komisi C ke PT BBPR BKK Muntilan (Perseroda) dan Temanggung pekan lalu.

Sebetulnya, tambah politikus PDI Perjuangan itu, kinerja kedua BPR BKK milik pemprov Jateng itu secara umum cukup baik. Ada peningkatan dalam pengumpulan dana masyarakat, dalam penyaluran kredit maupun keuntungan yang diperoleh.

“Namun prestasi tersebut kurang lengkap apabila NPL-nya tinggi. Karena itu Komisi C terus mendorong upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja bank yang mereka pimpin dan khususnya juga usaha-usaha agar masyarakat lebih mudah mendapatkan permodalan. Dengan demikian BPR BKK juga ikut menyelamatkan masyarakat dari jeratan pinjol (pinjaman online) ilegal,” kata Bambang.

Sementara, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Budiyono menyoroti perlunya manajemen mencari cara penanggulangannya. 

“Saya menilai NPL di BPR BKK Muntilan dan NPL BPR BKK Temanggung juga masih diatas 5 persen. Jadi, saya berharap, lebih berhati-hati lagi sehingga diperlukan langkah efisien,” kata Budiyono.

Menurut Budiyono, manajemen BPR BKK yang NPL-nya tinggi bisa memberlakukan berbagai cara. Di antaranya dengan memperpanjang waktu kredit; menurunkan suku bunga kredit yang bermasalah; mengurangi pokok tunggakan maupun pengurangan bunga tunggakan.

“Sepanjang dimaksudkan untuk menurunkan NPL yang tinggi, langkah tersebut boleh dilakukan oleh manajemen bank,” tandasnya.

Senada, Anggota Komisi C Agung Budi Margono juga menyoroti tingginya angka kredit macet tersebut. Untuk itu, ia meminta Biro Perekonomian Setda Provinsi Jateng mengumpulkan data seluruh BPR BKK yang memiliki angka kredit macet tinggi.

“Kami meminta Biro Perekonomian menyerahkan data BPR BKK yang punya NPL tinggi agar kami dapat melakukan kajian dan pembahasan lebih lanjut. Jangan sampai kita kecolongan lagi, ada BPR yang kredit macetnya tinggi sekali,” tegas Agung. 

Menanggapi hal itu, Kasubbag BUMD Bidang Keuangan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jateng Jarot Mulyawan mengaku ada beberapa BPR BKK yang masih memiliki rasio NPL tinggi. 

“Pada 2024 ini, kami mendesain agar kinerja BPR BKK dapat lebih sehat,” harap Jarot.

Sebelumnya diungkap oleh Agustinus Subekti, Dirut PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda), bahwa rasio NPL pada Desember 2022 dan Desember 2023 (year on year) masih diatas 5%. Kemudian penyaluran kredit sektor perdagangan porsinya lebih besar yakni 16%, pertanian sekitar 5%, dan lainnya sektor jasa. Total kredit juga meningkat, kredit pada Desember 2022 sekitar Rp 165,23 miliar. Angka itu naik pada Desember 2023 sekitar Rp 179,57 miliar atau bertumbuh sekitar Rp 14 miliar.

“Pencapaian NPL pada Desember 2022 sebesar 9,75 persen dan pada Desember 2023 sebesar 21,88%,” katanya.

Kondisi yang sama juga dialami PT. BPR BKK Temanggung (Perseroda). Saat berdiskusi dengan Komisi C, Sabtu (13/1/2024), Dirut BPR BKK Temanggung Didik Meaning menyampaikan realisasi bisnis periode Desember 2021, Desember 2022, dan Desember 2023.

Disebutkan, pada Desember 2021 rasio NPL sebesar 6,84%, Desember 2022 rasionya 9,95%, dan Desember 2023 yakni 8,22%. (Adv/Anf)

 

Sumber : https://dprd.jatengprov.go.id/kredit-macet-di-bpr-bkk-jadi-perhatian-khusus/

Penulis : au
Editor   : rix