SOLO WAWASANCO, Program makan siang gratis Prabowo-Gibran adalah program strategis, berdimensi luas, dan berdampak jangka panjang.
Selain memberi kecukupan gizi bagi anak usia sekolah sejak prasekolah (TK atau PAUD), SD, SMP, SMA dan SMK, serta sekolah agama yang sederajat, program ini bisa memberi kontribusi hingga 1% terhadap produk domestik bruto Indonesia.
Ketua Umum Aksi Sahabat Gibran (AksiBaGi) Dadi Krismatono menjelaskan, ketika biaya anak-anak makan siang ditanggung oleh pemerintah maka beban rumah tangga untuk menyediakan makan siang tidak ada lagi.
Beban tersebut dapat berupa memasak makanan, maupun memberi uang saku. Dengan pengalihan beban, maka tiap-tiap rumah tangga dapat menabung uang yang seharusnya dikeluarkan untuk makan siang.
“Kami sudah berkeliling di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Para orang tua siswa mendukung program ini karena selain memastikan asupan gizi untuk anak mereka, merek juga dapat menyisihkan pendapatan untuk keperluan lain. Kelihatannya kecil, tapi ketika diakumulasi secara nasional, penghematan itu bisa mencapai Rp200 triliun atau setara 1% PDB,” ujar Dadi dalam penutupan rangkaian simulasi penyajian makan siang gratis Prabowo-Gibran di Graha Saba Buana, Solo (7/1/2024).
Dalam simulasi ini, AksiBaGi menggandeng pengusaha katering yang tergabung dalam Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI), mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Total ada 18 titik di tiga provinsi yang didatangi selama kurang lebih satu bulan.
“Bersama chef dan pelaku usaha boga kami sudah menghitung bahwa dengan Rp15.000 sampai Rp18.000, kita sudah bisa menyediakan makanan bergizi sesuai Pedoman Gizi Seimbang dari Kementerian Kesehatan,” papar Dadi.
Jika satu kali makan membutuhkan Rp15.000, lanjut Dadi, maka dalam 25 hari sekolah akan ada penghematan sebesar Rp375.000 per bulan.
Angka yang nampak sepele akan jadi fantastis jika diakumulasikan secara nasional per tahun. Dengan jumlah mulai dari SD hingga SMA dan SMK sebanyak 44,2 juta siswa, maka akumulasi penghematan dalam setahun mencapai Rp198,9 triliun.
“Bisa kita hitung cepat, dengan mempertimbangkan beberapa faktor lain, agregat penghematan biaya rumah tangga bisa mencapai Rp200 triliun. Ini baru siswa sekolah formal, belum termasuk anak prasekolah, sekolah agama seperti madrasah, pesantren dan yang lainnya. Ini penggerak ekonomi baru,” jelas Dadi.
Dadi melanjutkan, menurut Badan Pusat Statistik, PDB Indonesia pada 2023 adalah sebesar Rp20.892 triliun.
Maka, penghematan Rp200 triliun yang dapat dimanfaatkan untuk konsumsi atau tabungan rumah tangga setara dengan 0,96% atau bisa dibulatkan menjadi 1%.
“Itu baru sektor konsumsi. Kita tahu bahwa rumus PDB adalah konsumsi, ditambah investasi, ditambah belanja pemerintah. Nah, di sektor belanja pemerintah akan ada belanja yang diperkirakan mencapai Rp400 triliun," papar Dadi yang juga juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
Berbeda dengan bantuan langsung dan bantuan sosial dimana konsumsi masyarakat prasejahtera akan sama dengan jumlah belanja pemerintah, pada program makan siang gratis Prabowo-Gibran ini ada pergerakan ekonomi ketika menyediakan makan siang, tapi juga ada pergerakan ekonomi dari uang tabungan yang dibelanjakan,
Kolaborasi Semua Elemen Masyarakat
Dari perspektif pelaku usaha jasaboga, Ketua Umum PPJI Iden Gobel menyatakan program sebesar ini tidak mungkin dilakukan oleh swasta sendiri. Harus ada keterlibatan masyarakat yang sekaligus menjadi proses pemberdayaan ekonomi.
“Dari satu butir telur yang ada di makan siang anak kita nanti saja kita bisa bayangkan pergerakan ekonomi mulai dari peternak, transportasi, pedagang besar, sampai ibu-ibu yang memasak. Semua lini bergerak, terutama lini-lini ekonomi rakyat dan UMKM. Belum pernah ada program seperti ini,” ujar Iden.
“PPJI siap mengawal program ini dengan menyediakan edukasi dan sertifikasi kepada UMKM dan komunitas. Ada pelatihan sertifikasi laik hygiene, standar keamanan pangan, termasuk sertifikasi halal yang akan disediakan PPJI.
Pelatihan ini penting agar program makan siang gratis ini dapat dijalankan oleh masyarakat luas dengan kompetensi yang memadai dan anak-anak kita terjamin keamanan pangan dan kesehatannya,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal II PPJI Budi Syahmenan.
***
Penulis : rls
Editor : edt