Kepala BI Tegal Ajak TPID se-Eks Karesidenan Pekalongan Selaraskan Langkah Kendalikan Inflasi

SEMARANG, WAWASANCO - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Tegal, Marwadi, mengajak Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan untuk menyalaraskan langkah antara upaya pengendalian inflasi dengan upaya menjaga kesejahteraan petani/peternak dengan memastikan tingkat inflasi berada pada kisaran targetnya. 

Hal tersebut disampaikan oleh Marwadi saat melaksanakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Semarang pada Jumat, (27/9/2024).

Dalam kegiatan tersebut, Marwadi juga menekankan pentingnya strategi pengendalian inflasi yang didasarkan pada data agar nantinya kebijakan yang dijalankan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan

Dalam pertemuan antara Pimpinan Daerah di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal ini, turut dihadiri pula Pejabat Kemenko Perekonomian, Kemendagri, dan Kemenkeu RI.

Diskusi dalam pertemuan itu, dibahas pula berbagai isu strategis inflasi di tingkat global, nasional, hingga di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan. Mulai dari isu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif yang telah dijalankan oleh TPID.

Sejalan dengan hal tersebut, Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal, Kemenko Perekonomian, Andriansyah PhD, selaku narasumber menyampaikan bahwa selain inflasi Volatile Foods (komoditas pangan), komoditas inflasi dari Inflasi Inti dan Administered Prices juga perlu diwaspadai sebagai pendorong inflasi. 

"Berdasarkan hasil penilaian TPID Awards 2023, secara keseluruhan TPID di wilayah Eks-Karesidenan Pekalongan mencatatkan penilaian TPID yang tumbuh positif dbanding tahun 2022," ucap Andriansyah.. 

Selanjutnya, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan III, Ditjen Bina Bangda Kemendagri, TB Chaerul Dwi Sapta SH MAP yang hadir secara daring sebagai narasumber menekankan agar Pemda dapat menjalankan sembilan upaya Pemda dalam pengendalian inflasi, yakni (i) melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia; (ii) melaksanakan rapat teknis TPID; (iii) menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting; (iv) melaksanakan pencanangan gerakan menanam; (v) melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait; (vi) melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang; (vii) berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan; (viii) merealisasikan BTT untuk dukungan pengendalian inflasi; (ix) memberikan bantuan transportasi dari APBD. 

Sedangkan Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, Kementerian Keuangan, Rossi Rizki Bestari menyampaikan bahwa kebijakan fiskal pemerintah pusat yang dapat dimanfaatkan untuk pengendalian inflasi Pemda berupa dana transfer ke daerah meliputi: DAK Fisik, DAK Non Fisik (KPP), Dana Desa, dan Insentif Fiskal.

Sepanjang tahun 2024, realisasi belanja APBD di Eks Karesidenan Pekalongan tekait inflasi tercatat meningkat dibanding tahun 2023 yang didominasi untuk belanja modal serta barang dan jasa dalam rangka menjaga kelancaran distribusi.

Agenda rapat dilanjutkan dengan diskusi bersama Pimpinan Daerah dan Anggota TPID yang hadir untuk membahas isu strategis pengendalian inflasi di Eks Karesidenan Pekalongan. 

Acara ditutup dengan persetujuan rekomendasi dan rencana tidak lanjut HLM untuk pengendalian inflasi tahun 2024 berdasarkan kerangka strategi 4K serta komitmen penguatan data dan informasi melalui penyusunan neraca pangan daerah. 

Hasil pembahasan dalam HLM tersebut akan menjadi rencana tindak lanjut bagi seluruh TPID di Eks Karesidenan Pekalongan dalam menjaga stabilitas harga hingga akhir tahun 2024 dan menghadapi momentum Nataru

Penulis : ero
Editor   : edt