Nyalon Cabup-Cawabup, Gaji Dan Tunjangan Anggota DPRD Dihentikan


Mobil dinas Ketua DPRD Kudus kini dikandangkan menyusul majunya Masan sebagai calon bupati dalam Pilkada Kudus. Foto: Ali Bustomi

KUDUS – Sekretariat DPRD Kudus menghentikan semua fasilitas serta hak keuangan tiga anggota DPRD Kudus yang saat ini menjadi calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada 2018. Penghentian tersebut tetap dilakukan meski secara resmi pemberhentian ketiganya masih menunggu SK dari Gubernur.

Sekretaris DPRD Kudus Jatmiko Muhardi mengungkapkan, tiga anggota dewan yang menjadi calon bupati dan wakil tersebut adalah Masan (Ketua DPRD/FPDIP), Hartopo (Komisi D/FPDIP) dan Setya Budi Wibowo (Ketua Komisi D/FPKS). Surat pengunduran diri ketiganya juga sudah diterima oleh Setwan.

”Jadi, kami menghentikan semua fasilitas ketiga anggota dewan tersebut termasuk hak keuangan mereka sejak surat pengunduran diri disampaikan,” kata Jatmiko, Senin (19/2).

Kebijakan tersebut, menurut Jatmiko mengacu pada UU Pilkada Nomor 10/2016 dimana semua anggota dewan harus mundur dari jabatannya saat ditetapkan menjadi calon kepala daerah oleh KPU. Dengan mendasarkan surat dan UU tersebut, Jatmiko menilai ketiga anggota dewan tersebut, sudah tidak berhak lagi menerima haknya.

Dikatakan Jatmiko, proses pengunduran diri ketiga anggota dewan yang maju dalam Pilkada tersebut saat ini sudah diproses dan dikirim ke Gubernur. Namun demikian, pihaknya tidak perlu menunggu SK dari Gubernur untuk menghentikan semua fasilitas dan gaji ketiga anggota dewan tersebut.

Selain menghentikan semua gaji, fasilitas serta hak keuangan lainnya, Setwan kini juga sudah menarik mobil dinas yang sebelumnya digunakan. Dalam hal ini, mobil dinas Masan yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD kini sudah mulai dikandangkan.

Tak hanya itu, ketiga anggota dewan yang maju dalam pilkada tersebut juga sudah tidak memiliki kewenangan sebagai anggota dewan lagi.

”Seperti Pak Masan, kini statusnya juga bukan Ketua DPRD lagi. Dan meski SK pemberhentiannya belum turun, ketiga anggota dewan yang maju dalam Pilkada juga tidak berhak lagi menggunakan hak-haknya seperti mengambil keputusan dalam rapat,” tandasnya.

Sementara, disinggung mengenai adanya surat Mendagri Nomor 160/3365/BJ tertanggal 27 Juni 2013, menurut Jatmiko tidak terlalu dipedulikan. Selain surat tersebut sudah cukup lama, pihaknya juga lebih menaati undang-undang yang ada.

”Kalau saya tetap memberikan gaji dan fasilitas sampai ada SK pemberhentian dari Gubernur, saya khawatir akan menjadi temuan BPK,” katanya.

 

 

Penulis : ali boestomi
Editor   : wied