Baliho Kebanyakan, Tamzil-Hartopo Kena Semprit Panwas


KUDUS – Paslon cabup cawabup Pilkada Kudus 2018, Tamzil-Hartopo kena semprit dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kudus. Teguran dari Panwaslu tersebut dilakukan menyusul pemasangan baliho yang melebihi ketentuan yang diperbolehkan.

Ketua Panwaslu Kudus Moh Wahibil Minan mengatakan, pihaknya telah mengirim surat rekomendasi terkait jumlah pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang dilakukan paslon Muhammad Tamzil – Hartopo (TOP).

Minan mengatakan, sesuai Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 19/PL.03.4-Kpt/3319/KPU-Kab/II/2018 tentang alat peraga kampanye, paslon hanya dibolehkan menambah sebanyak tujuh baliho saja.

Jumlah itu sebanyak 150 persen dari baliho yang akan dibuat oleh KPU, yakni sebanyak lima baliho. Dari pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Kudus, baliho milik pasangan TOP yang terpasang di sembilan kecamatan mencapai 28 baliho.

Baliho sebanyak itu tersebar di Kecamatan Jati (3 baliho), Dawe (2 baliho), Undaan (4 baliho), Kota (6 baliho), Mejobo (3 baliho), Jekulo (2 baliho), Bae (4 baliho), Kaliwungu (3 baliho), dan Kecamatan Gebog (1 baliho).

Minan mengatakan, temuan itu menjadi bukti keseriusan Panwaskab dalam melakukan pengawasan kampanye oleh para paslon. Anggota Panwaskab hingga tingkat Pengawas Pemilu Desa (PPD) akan terus “mengaudit” jumlah dan nilai APK dan bahan kampanye yang dibuat oleh para paslon.

“Semua paslon akan kami awasi, tidak hanya satu saja. Rekomendasi ini sekaligus menjadi peringatan bagi paslon lain agar tertib dan menaati aturan main dalam Pilkada yang telah ditetapkan,” katanya,

Komisioner KPU Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Eni Misdayani mengatakan, KPU akan segera menindaklanjuti rekomenasi Panwaskab. “Kami akan sampaikan ke timses agar bisa mencopotnya sendiri. Jika memang tidak diindahkan, maka nantinya akan diturunkan paksa oleh tim gabungan bersama Satpol PP,” katanya.

Kecewa

Sementara, teguran tersebut membuat Calon Bupati Muhamamd Tamzil kecewa. Menurut dia, pembatasan tersebut justru membuat Pilkada kurang semarak. “Pembatasan ini membuat Pilkada serasa Pilkades,” katanya.

Menurut Tamzil, pemasangan APK, sangat efektif untuk mengenalkan calon ke masyarakat. Hal ini tentunya akan berdampak pada tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada, 27 Juni mendatang.  “Jika paslon hanya boleh menambah tujuh baliho, Pilkada kurang greget. Harusnya KPU mampunya berapa, sisanya diserahkan ke paslon sesuai kemampuannya” katanya.

Pengaturan zona pemasangan APK juga dinilai banyak merugikan cabup dan cawabup. “Misalnya di pemasangan APK di desa. Jika pemasangannya harus di areal sawah, siapa yang mau melihat? Saya pribadi kaget dengan pembatasan-pembatasan ini,” katanya.

Penulis : ali boestomi
Editor   : wied