Sayang... sayang.... Rp 25, 21 Miliar Dana Desa Tidak Terserap


Kepala Desa (Kades) mengikuti Sosialisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018, di Pendapa Dipokusumo Pemkab Purbalingga, Senin (19/2). (Foto :Joko Santoso)

PURBALINGGA- Dana Desa (DD) tahun 2017 sebesar Rp 25,21 Miliar tidak bisa terserap oleh pemerintah desa.  Dana tersebut dialokasikan untuk proyek fisik.  Namun karena kendala teknis dan administrasi sehingga tidak bisa digunakan.

Demikian disampaikan Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinpermasdes) Pemkab Purbalingga, Widiyono, saat Sosialisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 di Pendapa Dipokusumo, Senin (19/2). Sosialisasi diikuti oleh seluruh Kepala Desa (Kades) di wilayah tersebut.

Dipaparkan, hingga akhir Desember 2017 dana DD terserap Rp. 165,24 milyar atau 86,41% dari total anggaran Rp. 191,22 milyar dengan capaian fisik mencapai 95,86%. “Kami berharap kepada seluruh pemerintahan desa bahwa berdasarkan evaluasi pada kegiatan tahun 2017 itu untuk lebih meningkatkan administrasi baik dalam disiplin anggaran maupun pelaporan,” ungkapnya.

Widiyono menambahkan, anggaran yang belum terserap terjadi dari sisa hasil negoisasi pengadaan barang dan jasa dan juga sisa kegiatan yang belum selesai sampai tahun anggaran berakhir. Kegiatan yang belum selesai pada umumnya adalah kegiatan fisik konstruksi (bangunan dan jembatan) karena memerlukan tahapan teknis tertentu walaupun pencairan ADD dan DD pada 2017 selalu tepat waktu dan tidak ada desa yang terlambat pencairannya.

“Namun diketahui, ada beberapa desa yang mengajukan pencairan pada batas waktu pencairan yang sudah ditentukan dan hal tersebut yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak selesai tepat waktu,” katanya.

Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan  Kesejahteraan Rakyat  Agus Winarno  menyampaikan, porsi alokasi anggaran yang tetap dari pusat memberikan konsekuensi menggeser beberapa kegiatan, namun setelah diperhitungkan tetap mencukupi secara normatif proporsionalnya yaitu 60% untuk siltap dan 40 % pembangunan maupun pada kegiatan DD yaitu 20% pemberdayaan dan 80% untuk pembangunan.“Untuk kebijakan baru penggunaan DD yaitu kegiatan padat karya tunai pada saatnya akan disosialisasikan lebih detail oleh Dinpermasdes,” imbuhnya.

 

Penulis : Joko Santoso
Editor   : wied