Inflasi Purbalingga Terendah  di Banyumas


Bupati Purbalingga Tasdi memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID),di ruang rapat bupati, Selasa (20/2). Inflasi Kabupaten Purbalingga terendah di eks karisidenan Banyumas. (Foto :Joko Santoso)  

PURBALINGGA– Kabupaten Purbalingga mencatatkan inflasi terendah selama tahun 2016 dan 2017 di wilayah eks Karisidenan Banyumas. Pada tahun 2016 angka inflasi tercatat di Purbalingga 2,39, sementara di Purwokerto 2,42 dan Cilacap  2,77. Sedang pada tahun 2017, angka inflasi di Purbalingga 3,72, atau lebih rendah dibanding Cilacap yang mencatatkan 3,91 dan Purwokerto 4,41.

Sementara angka inflasi pada bulan Januari 2018, di Purbalingga tercatat di  angka 0,98% atau lebih rendah dibanding Kabupaten Banyumas yang mencapai 1,29% dan Kabupaten Cilacap 1,33%.

 “Jika dibandingkan dengan inflasi nasional, angka inflasi di Purbalingga juga lebih rendah. Pada tahun 2016 angka inflasi nasional 3,02, sedang tahun 2017 sebesar 3,61,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Purbalingga, Ir Supri Handayani pada Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di ruang rapat Bupati. Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Purbalingga H Tasdi, SH, MM, Selasa (20/2).

Hadir dalam rapat tersebut hadir Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto Agus Chusaini, para anggota TPID Purbalingga.

Bupati Tasdi dalam kesempatan itu menekankan pentingnya penyempurnaan organisasi TPID. Perlu penambahan anggota tim untuk memperkuat kinerja, antara lain dari Badan Keduangan Daerah (Bakeuda), DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Apindo (asosiasi Pengusaha Indonesia), dan Dinas Perumahan dan Pemrukiman. “Tim nantinya harus bekerja sinergi untuk menyusun rencana kegiatan yang bagikagar mampu mengendalikan inflasi,” tegas Bupati Tasdi.

Dia menambahkan, pihaknya menghimbau kepada Bank Indonesia untuk ikut mendukung sektor pertanian, khususnya dalam penanggulanan hama tikus pada lahan pertanian. Kebijakan ini memang bukan kebijakan moneter, namun Bank Indonesia yang selama ini ikut membina petani melalui kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility)-nya, bisa membantu penyediaan rumah burung hantu (Rubuha), dan kegiatan lainnya yang mendukung pertanian.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Purwokerto, Agus Chusaini  mengatakan, Inflasi Purbalingga di bulan Januari berada di angka 0,98% atau lebih rendah dibanding Kabupaten Banyumas yang mencapai 1,29% dan Kabupaten Cilacap 1,33%.  Inflasi year on year(yoy)  Purbalingga yang berada di angka 3,52% masih digolongkan pada inflasi ringan. Agus menunjukan yoy Kabupaten Banyumas yang berada di angka 4,15% dan yoy Kabupaten Cilacap yaitu 4,14%. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi di Kabupaten Purbalingga dipengaruhi oleh harga Bahan Bakar Minyak(BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL), kenaikan pengurusan STNK, pembayaran tagihan telepon, kenaikan tarif angkutan, dan pembayaran tagihan PDAM.

Kepala BPS Purbalingga Supri Handayani menambahkan, inflasi administratif seperti kenaikan pengurusan STNK menjadi faktor yang tidak bisa dikesampingkan. Supri mengatakan, program Bupati seperti pembagian beras gratis berkontribusi menekan angka inflasi di Purbalingga. Namun, dia menggaris bawahi angka inflasi menjadi acuan Kabupaten Purbalingga menaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Purbalingga.

 

 

 

Penulis : Joko Santoso
Editor   : wied