Polisi Tak Netral Terancam Diturunkan Pangkat


Kapolres Blora AKBP Satono SIK, MH, memberi pengarahan dan mengingatkan anggota di jajaranya soal netralitas. Foto: Wahono

BLORA – Kapolres Blora AKBP Saptono kembali menegaskan, jajaranya hingga ke tingkat Polsek, termasuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya wajib bersikap netral dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018.

“Dalam berbagai pertemuan, kami terus wanti-wanti dan mengingatkan anggota untuk jaga netralitas di Pilakda Jateng 2018,” tandasnya.

Pesan terbaru dismapaikan Kapolres saat rapat koordinasi (rakor) di aula Arryaguna Mapolres setempat, Rabu (21/2), dan akan menindak tegas jika ada anggotanya yang berpihak pada salah satu paslon.

Sebelumnya sikap tegas juga dilontarkan Dandim 0721/Blora Letkol (Inf) Ryzadly Syahrazzy Themba, agar jajarannya, juga ASN lingkungnanya menjaga netrelitas di Pilkada Jateng 2018, dan akan disanksi bagi anggota yang melanggar netralitas.

Dalam rakor itu, Kapolres Blora berpesan kepada siapa saja yang mengetahui anggotanya tidak netral atau mendukung paslon kepala daerah, dipersilahkan langsung ditegur atau melapor ke Mapolres.

Jika laporan itu terbukti, pihaknya akan memberi sanksi tegas mulai dari penundaan kenaikan pangkat, hingga hukuman disiplin lainnya, jelas AKBP Saptono.

“Bila ada anggota Polres tidak netral, bisa langsung ditegur atau laporkan kepada saya berikut buktinya agar tidak menjadi fitnah," tandasnya.

13 Aturan

Kapolres menambahkan, selama pelaksaan Pmeilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jateng ini, seluruh anggota Kepolisian akan melakukan pengamanan secara proposional dan profesional.

Pengamanan dimaksud, adalkah sebagai langkah u untuk menjaga posisi netralitas Polisi, dan menjamin akan memberikan pelayanan secara proposional dan netral, tidak berpihak pada salah satu paslon.

Kapolres juga memaparkan 13 instruksikan Kapolri, di antaranya Polri dilarang memberikan dukungan politik dan berpihak dalam bentuk apapun kepada calon kepala/wakil kepala daerah/caleg/tim sukses.

Selain itu, Polri dilarang menggunakan, memesan, menyuruh orang lain untuk memasang atribut yang bertuliskan atau bergambar partai politik parpol, caleg dan paslon. Polri, lanjutnya, juga dilarang menghadiri, menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan parpol, kecuali melaksanakan pengamanan berdasarkan surat perintah tugas.

Larangan lainnya, Polri tidak boleh foto bersama pasangan calon kepala/wakil kepala daerah/caleg. Juga dilarang memberikan fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan parpol, caleg, paslon Pilkada, tim sukses dan paslon presiden/wapres pada masa kampanye.

Menurut Kapolres AKBP Satono, untuk menciptakan situasi aman dan kondusif tidak hanya tugas polisi, melainkan juga pada kesiapan semua pihak dalam mewujudkan rasa aman masyarakat.

 

 

 

Penulis : wah
Editor   : wied