4 Jabatan Pimpinan  Pratama yang Kosong  Akhirnya Terisi


Para pejabat pimpinan pratama, administator dan pengawas di lingkungan Pemkot Magelang sedang dilantik dan diambil sumpahnya menurut agamanya masing-masing. Foto: Widiyas Cahyono

MAGELANG-Empat jabatan  pimpinan pratama (eselon II) dalam organisasi perangkat daerah  (OPD) di lingkungan Pemkot Magelang yang lowong, akhirnya terisi setelah Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito melantik dan mengambil sumpah empat pejabat tersebut. T

iga dari empat jabatan tinggi pratama   lowong sejak  dua tahun lalu dan diisi oleh  pelaksana tugas ( Plt).Yakni, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pelayanan Perizinan  Terpadu dan Penanaman Modal ( DPPTPM). Sedangkan satu jabatan lainnya yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja  kosong sejak 1 Agustus 2017lalu, karena  pensiun.

“Empat jabatan tersebut diisi oleh  pegawai di lingkungan Pemkot Magelang yang promosi  jabatan  dan merupakan hasil seleksi lelang jabatan yang dilakukan beberapa waktu lalu,”   kata Kepala Badan kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan ( BKPP) Pemkot Magelang, Aris Wicaksono, di sela-sela upacara pelantikan  dan pengambilan sumpah pejabat pimpinan pratama, administrator dan pengawas di Pendopo Pengabdian , Kompleks Rumah Dinas Wali Kota Magelang, Kamis ( 22/2).

Aris mengatakan, pada pelantikan tersebut pejabat yang dilantik sebanyak 94 pejabat yang terdiri atas sembilan pejabat  pimpinan pratama  (eselon II), 37 administrator (eselon IIIA dan IIIB)  dan 48 pengawas (eselon IV A dan IV B).

Menurutnya, dari sembilan pejabat pimpinan pratama yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Walikota Magelang tersebut,  empat orang diantaranya merupakan hasil promosi jabatan dan lima orang lainnya hanya rotasi jabatan.

Empat orang yang promosi tersebut yakni,  C Yonas Nusantrawan Bolla yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang promosi menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,  Indah Dwi Antari yang semula menjabat Kabag Umum Setda Kota Magelang promosi menjadi Sekretaris Dewan. Kemudian,  Sekretaris  Dinas Pelayanan Perizinan  Terpadu dan Penanaman Modal, Muhammad Abdul Azis promosi jabatan sebagaia Kepala Dinas Pelayanan Perizinan  Terpadu dan Penanaman Modal .

Sedangkan Kepala Dinas Tenaga Kerja yang kosong sejak 1 Agustus 2017 lalu, karena pejabat lama Tony Agus Prijono pensiun, kini diisi oleh Gunadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Hukum Pemkot Magelang.

Sementara pejabat Pimpinan Pratama yang mengalami rotasi jabatan yakni, Sumartono yang sebelumnya menjabat Asisten Sekda II bidang Ekonomi, Pembangunan  dan Kesra dirotasi menjadi Inspektorat. Kini, jabatan yang ditinggalkan Sumartono tersebut diisi oleh  Joko Budiyono yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas  Perindustrian dan Perdagangan.

 Jabatan  tersebut , kini diisi oleh Sri Retno yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan. Sementara,  Ery Widyo Saptoko yang sebelumnya menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas menjadi Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan. Dan, Kepala  Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas, diisi oleh Jadmo Wahyudi yang sebelumnya menjadi Inspektorat.

Kejaksaan Agung

Sementara itu Wali Kota Magelang  Sigit Widyonindito mengatakan,  dari 94 pejabat yang dilantik tersebut, satu orang di antaranya berasal dari instansi vertikal yakni dari kejaksaan.

“Khusus pelantikan saat ini, ada yang berbeda . Selama hampir tujuh tahun saya menjadi Wali Kota Magelang, baru kali ini ada pegawai negeri yang berasal dari Kejaksaan Agung RI, dan menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kota Magelang,“ kata Sigit.

Sigit mengatakan,  dipilihnya personel ASN dari Kejaksaan Agung RI untuk mengisi jabatan Kabag Hukum tersebut agar para ASN di lingkungan Pemkot Magelang lebih menegakkan supremasi hukum yang ada dan suasana lebih baik dan kondusif.

Pada kesempatan itu, Sigit menegaskan kepada para kepala kecamatan agar selalu menempati rumah dinas camat yang telah disediakan oleh Pemkot Magelang, yakni di samping masing-masing kantor kecamatan yang ada.

“Hukumnya wajib bagi para camat untuk menempati rumah dinas yang telah disediakan. Kalau tidak mau menempati, ya  terpaksa harus turun dari jabatannya,” tegas mantan Kepala DPU Kota Magelang ini.

Penegasan agar para camat agar selalu menempati rumah dinasnya tersebut, tidak lain agar bisa memantau perkembangan warganya selama 24 jam penuh. Selain itu, juga merupakan tanggungjawab yang tingg bagi pimpinan lingkungan agar  situasi wilayahnya masing-masing.

 

Penulis : widias
Editor   : wied