Ikut Musrenbang, Penyandang Tunarungu Dapat Layanan Penerjemah


 Badan Perencanaan Pembangunan (Daerah  Bappeda) Kabupaten Temanggung memberikan layanan penerjemah bagi para penyandang difabel  tuna runggu saat berlangsungnya musyarawah  rencana pembangunan (Musrenbang)  Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD) Kabupa

TEMANGGUNG- Badan Perencanaan Pembangunan (Daerah  Bappeda) Kabupaten Temanggung memberikan layanan penerjemah bagi para penyandang difabel  tunarunggu saat berlangsungnya musyarawah  rencana pembangunan (Musrenbang)  Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD) Kabupaten Temanggung 2019.

“Ini yang baru pertama kali , kami memberikan  layanan penerjemah bagi kelompok masyarakat penyandang  difabel tuna rungu untuk membantu komunikasi pada saat berlangsungnya musrenbang ini,” kata Sekretaris Bappeda Kabupaten Temanggung, Ripto Susilo di sela-sela acara Musrenbang RKPD KabupatenTemanggung di Grha Bhumi Phala kompleks Setda Kabupaten Temanggung, Rabu ( 14/3).

Ripto Susilo mengatakan, selain diikuti penyandang difabel, pada musrenbang ini juga melibatkan forum anak, sehingga mengetahui secara langsung yang hendak dilakukan Pemkab Temanggung ke depan.

Menurutnya,  mereka ( penyandang difabel dan forum anak, red) merupakan bagian dari masyarakat Temanggung yang perlu ditampung ide dan usulannya . Kemudian, masukan tersebut akan dikaji dan akan dimasukkan ke dalam dokumen musrenbang.

Ia menambahkan, musrenbang  tersebut merupakan  forum musyawarah dari para pihak terkait dan pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan  draf akhir RKPD Kabupaten Temanggung 2019.

“Nantinya semuanya akan menjadi bahan utama Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019,“ katanya.

Ripto menjelaskan,  para musrenbang ini membahas 183 program dan 1060 kegiatan yang merupakan  usulan masyarakat dengan dengan usulan pembiayaan keseluruhan mencapai Rp 1.891.014.698.653. Sedangkan,  rencana pendapatan  sebesar Rp 1.823.477.480.015 atau mengalami defisit Rp Rp 67.567.218.608.

 "Defisit  tersebut dapat dikurangi dengan cara  peningkatan pendapatan  daerah, rasionalisasi belanja dan  pinjaman daerah,”ujarnya.

Sementara itu,  Penjabat Bupati Temanggung Sudaryanto mengatakan,  dari hasil musrenbang Wilayah eks Karesidenan Kedu yang  telah dilaksanakan beberapa waktu lalu  ada beberapa usulan yang diajukan tidak bisa dianggarkan melalui APBD . Untuk itu, ia meminta agar Bappeda bisa melakukan pemangkasan anggaran dan kegiatan.

“ Saya percaya, Bappeda bisa melakukan pemangkasan untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut,”katanya.

 

 

Penulis :
Editor   :