DEMAK - Dilihat dari indeks risiko bencana, Kabupaten Demak termasuk daerah dengan sejumlah potensi atau ancaman bencana. Yakni banjir, tanah longsor, dan puting beliung di musim hujan, serta kekeringan di musim kemarau.
Karenanya pula Kabupaten Demak menduduki ranking keenam Jawa Tengah sebagai daerah risiko bencana. Sehingga posko siaga bencana pun didirikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai koordinator tim gabungan, selama bulan-bulan berpotensi terjadi bencana.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Demak Drs HM Agus Nugroho LP menjelaskan, bulan siaga bencana di Kabupaten Demak dimulai Oktober 2017 hingga Maret 2018. Ditandai dengan pendirian Posko Siaga Darurat Bencana, yang di dalamnya terdapat tim gabungan penanganan bencana siaga 24 jam melaksanakan piket fungsi.
"Posko ini didirikan dengan anggaran operasional dari BNPB untuk mengantisipasi bencana pada musim hujan lalu. Oleh karena banjir telah bertubi melanda sebagian wilayah Demak pada Oktober, maka Posko Siaga Darurat Bencana yang mestinya dijadwalkan mulai November telah disiapkan sejak Oktober," ujarnya, Selasa (10/4).
Berdasarkan data kejadian bencana hingga Februari 2018, terdapat tujuh peristiwa kebakaran, enam bencana kebanjiran dan tujuh kejadian puting beliung. Untuk kebakaran menimpa tujuh KK, sementara bencana banjir jumlah korban terdampak terdata sebanyak 12.239 KK atau 35.672 jiwa di lima kecamatan dan 26 desa.
"Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Namun kerusakan yang timbul akibat bencana tersebut total senilai Rp 7,844 miliar dan kerugian material senilai Rp 392 juta," kata Agus Nugroho.
Banjir di Kabupaten Demak, disebutkan, rata-rata terjadi akibat tumpukan sedimen. Sehingga sungai-sungai besar yang mestinya berfungsi sebagai flood away
atau pembuangan banjir, menjadi bumerang sebagai penyebab banjir. Akibat air buangan dari hulu limpas di sepanjang hilir daerah aliran sungai karena tak lagi mampu tertampung.
Sehubungan Kabupaten Demak termasuk daerah risiko bencana, tahun 2018 BPBD menganggarkan Rp 250 juta untuk pengadaan bantuan logistik dan operasional. Serta Rp 175 juta untuk dana evakuasi. "Selebihnya kami mengandalkan bantuan dari BNPB dan provinsi," pungkasnya.
Penulis : ssj
Editor :